"Karena selama ini menurut pengalaman standarnya berubah-ubah, kemudian berkonsekuensi dengan lamanya penyelesaian sengketa," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Bikin Ulah Lagi, Kabareskrim Bakal Pindahkan Irjen Napoleon Bonaparte ke Lapas Cipinang

Jika merujuk ke UU Pemilu, Doli mengatakan sengketa dimungkinkan selesai dalam 85 hari.

Namun, karena Pemilu 2024 dibarengi dengan Pilkada, Doli berpendapat jika penyelesaian sengketa dilakukan lebih cepat, maka itu lebih bagus.

"Menurut Bawaslu, 2019 sengketa pileg bisa diselesaikan MK cuma 28 hari."

"Jadi kalau bisa pangkas dari 85 ke 28 hari itu kita sudah saving 57 hari," ujarnya

2. Masa Kampanye

Doli mengatakan, Pemilu 2024 tak hanya sebatas Pilpres dan Pileg, tetapi juga Pilkada.

Hal itu berimplikasi pada masa kampanye ketiga pelaksanaannya

"Kita sudah punya pengalaman, Pilkada 2017-2018 kan masa kampanye Pilkada 90 hari."

"Tapi kemarin dengan kita hadapi pandemi, Pilkada 2020 bisa kita pangkas 70 hari, dan itu enggak ada masalah," tambahnya.

Terlebih, Doli menambahkan jika Pemilu 2024 diasumsikan suasananya pasca-pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, maka masa kampanye bisa diusahakan lebih singkat

"Kemarin kami sudah tetapkan kemarin 60 hari, tapi kalau masih bisa pangkas jadi 45 hari, maka masih ada space 15 hari. Tambah 57 (dengan 15 hari) itu sudah 72 hari," bebernya.

3. Pengadaan Logistik Dibuat Perpres

Dalam pendalaman tersebut, Doli mengatakan KPU ingin pengadaan logistik pemilu dibuat khusus aturannya, yakni dalam bentuk Perpres.

"Yang dimungkinkan untuk tidak dilakukannya tender, atau memudahkan distribusi segala macam."