TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Massa menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Masyarakat mendesak Anies Baswedan untuk menindaklanjuti data 2.716 rumah tangga miskin (RTM) DKI Jakarta sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta Puspa Yunita mengatakan, pemerintah menaikkan BBM, Sabtu (3/9/2022), membuat kehidupan rakyat miskin semakin terjepit.

Saat kehidupan semakin sulit, BLT BBM sebagai kompensasi dikhawatirkan tidak tepat sasaran kepada warga miskin seperti yang terjadi pada bantuan sosial Covid-19.

Menurut Puspa Yunita, data 2.716 RTM ini hasil audit sosial independen yang dilakukan SPRI bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KPRS) sepanjang tahun 2020-2021.

Data tersebut menunjukkan bahwa di Jakarta masih banyak keluarga miskin tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

"Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penerima BLT BBM 2022 diprioritaskan kepada KPM Program Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos."

"Dari data kami menunjukan hasil bahwa 2.716 RTM ini dipastikan tidak mendapatkan kompensasi BBM, meskipun RTM tersebut layak menerima dan masuk sebagai penerima program BPNT dan PKH,” kata Puspa, Selasa (13/9/2022).

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta bisa mengusulkan data ini kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera ditetapkan.

Kewenangan Pemprov DKI Jakarta, kata dia, mengusulkan data RTM DKI Jakarta sebagai calon penerima manfaat kepada Kemensos RI

"Dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab penuh. Jangan sampai ada satu orang miskin yang terdampak kenaikan harga BBM tertinggal," ujarnya. 

Baca juga: 57.140 Keluarga Penerima Manfaat di Kota Tangerang Mulai Terima BLT BBM dan Sembako

Baca juga: Secara Bertahap Pemkot Tangerang Mulai Salurkan BLT BBM dan Sembako Tahap 1

Menurut dia, Pemprov DKI akan mendapat dana dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 68 miliar.

Dana itu dapat dialokasikan kepada warga miskin Jakarta yang terdampak atas kenaikan harga BBM. 

"Jangan hanya subsidi transportasi busway yang diprioritaskan, sehingga tidak ada alasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memberikan BLT BBM kepada warga miskin dan rentan yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya.

"Kami telah mengajukan data sebanyak 2.716 RTM kepada Dinsos Provinsi DKI Jakarta, kami berharap Dinsos segera menindaklanjuti data tersebut dengan menggunakan dana 2 persen," ujarnya.

Dia mengatakan, jika alokasi BLT BBM dari dana pusat tidak cukup, Pemprov DKI Jakarta dapat menggunakan alokasi dana dua persen tersebut untuk menutupi warga miskin yang tidak masuk DTKS.

Selain itu, BLT BBM yang disalurkan hanya untuk empat bulan tidak akan mampu mengatasi dampak kenaikan BBM.

SPRI mengusulkan agar Pemerintah DKI Jakarta menjalankan skema bantuan sosial berkelanjutan.

DKI Jakarta juga perlu menerapkan PKH Lokal yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebagai jalan keluar atasi krisis.

"Kemampuan fiskal APBD DKI Jakarta ini sungguh luar biasa, tetapi jumlah rakyat miskinnya mencapai 500.000 orang berdasarkan hasil data BPS 2022."

"Perlu ada alternatif dan terobosan dalam hal ini, kami mengusulkan PKH Lokal Jakarta sebagai salah satu opsi penanggulangan kemiskinan di Jakarta," katanya.

Sebelumnya SPRI telah mendatangi kantor Kementerian Sosial RI untuk menyerahkan 8.000 data keluarga miskin yang tidak mendapatkan bansos (Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kota-Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya).

Selain itu, SPRI menyerahkan 971 data laporan keluarga penerima manfaat yang mengalami saldo 0.

"Pagi tadi kami sudah menggeruduk kantor Kemensos RI. Kami telah menyerahkan 8.000 data keluarga miskin dan 971 laporan KPM yang mengalami saldo kosong."

"Kami mendesak agar mensos segera menyalurkan BLT BBM kepada mereka,” ujar Sekretaris Nasional SPRI Dika Moehammad.