TRIBUNTANGERANG.COM- Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) mengatakan, KPU harus diaudit terkait dugaan manipulasi dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Prima, Mangapul Silalahi meminta KPU agar membuka semua data baik partai politik lama maupun baru.

"Apakah kita berhak meminta informasi kepada KPU? Oh iya jelas. Itulah yang kami gaungkan apa yang disebut audit KPU, buka dong datanya. Buka semua data partai politik baik yang established (lama) maupun yang baru, (biar) fair," kata Mangapul dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022).

Baca juga: Serukan Tuntutan KPU Diaudit, Ketua DPW Prima Nekat Panjat Pagar

Selain itu, kata dia, pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai prinsip demokrasi.

Bahkan, ia membandingkan Pemilu pertama 1955 berhasil dilaksanakan meski dalam kondisi keterbatasan.

"Masa pemilu 1955 dengan semua keterbatasan mampu dilaksanakan dalam situasi negara yang masih carut marut," ujarnya.

Mangapul mempersoalkan ketika partisipasi rakyat dalam Pemilu lalu ternegasikan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Bagaimana mungkin partisipasi politik, kedaulatan rakyat itu hukum tertinggi dinegasi oleh Sipol yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Dia hanya sebagai alat, sebagai tols untuk melakukan verifikasi," katanya.

Lebih lanjut, Mangapul bilang partainya juga pernah menggugat sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setelah dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi.

"Ketika itu jalur kami tempuh, Bawaslu memerintahkan KPU untuk mengakomodir, mekanisme itu kita ikuti. Walaupun faktanya keputusan Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU," ujarnya.

Terkahir, Prima pun dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu serta adanya dugaan manipulasi.

"Pertanyaannya, apakah kita berhak meminta informasi kepada KPU? Oh iya jelas. Itulah yang kami gaungkan apa yang disebut audit KPU, buka dong datanya," ujarnya.

Baca juga: Massa Prima Tuntut Transparansi, KPU Harus Diaudit

Prima Surabaya Gelar Demonstrasi

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Jawa Timur menggelar unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk menuntut agar lembaga penyelenggara pemilu itu segera diaudit.

Pasalnya, KPU dinilai bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua DPW PRIMA Jawa Timur, Samirin menyampaikan, dalam menyelenggarakan tahapan pemilu, KPU seharusnya mempermudah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Sebab hal itu merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia, bukan justru menghalang-halangi.

“KPU seharusnya bersikap adil dan jujur dalam menjalankan seluruh proses pemilu, bukan berpihak pada kepentingan elit tertentu,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).

Samirin juga mendesak agar KPU berani membuka data-data partai politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada masyarakat secara luas.

Baca juga: Ada Kejanggalan pada Verifikasi Parpol, Massa Prima Geruduk Kantor KPU

Dia mengungkapkan, beberapa waktu belakangan ini telah banyak ditemukan fakta bahwa terdapat partai politik yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) justru diloloskan karena ada kepentingan tertentu.

Berbanding terbalik, lanjut dia, PRIMA yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS) justru tidak diloloskan karena desakan dari kepentingan tertentu yang merasa terganggu dengan kehadirannya.

“Kami tidak dapat berharap pada proses pemilu yang tidak adil, tidak jujur dan tidak transparan akan menghasilkan produk politik yang baik bagi rakyat,” tukasnya.

Samirin juga meminta agar proses penyelenggaraan pemilu untuk sementara dihentikan sebelum KPU sebagai penyelenggara pemilu diaudit dan data-data dalam Sipol dibuka seluas-luasnya kepada rakyat.

Menurut dia, proses pelaksanaan Pemilu 2019 tidak layak untuk dilanjutkan sementara KPU sebagai penyelenggaranya tidak independen, jujur dan transparan.

“Proses Pemilu 2024 hanya layak dilanjutkan dibawah lembaga penyelenggara yang benar-benar independen, bersikap jujur, adil, dan transparan,” tandasnya.

Baca Berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPU Didesak Buka Semua Data Parpol Lama dan Baru, Prima: Biar Fair dan Gelar Aksi Massa, PRIMA Jawa Timur Desak KPU Diaudit dan Data SIPOL Dibuka ke Publik