Laporan Reporter TRIBUNTANGERANG.COM, Rafsanzani Simanjorang

TRIBUNTANGERANG.COM,TANGERANG - Puluhan Kepala Sekolah bersama guru dari SMP swasta di Tangerang Selatan Geruduk kantor DPRD Tangerang Selatan, Rabu (9/8/2023).

Aksi damai yang dilakukan perkumpulan Kepala SMP swasta di Tangsel ini buntut dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinilai carut marut dan banyak merugikan sekolah swasta.

Wakil Ketua Perkumpulan Kepala sekolah swasta (PKSS) Kota Tangerang Selatan, Gazalba mengatakan kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi terkait carut marutnya PPDB 2023.

Sebab, kata Gazalba, ada sekolah negeri saat ini ada yang menerima 40 murid untuk satu kelasnya.

Padahal, jika merujuk dalam aturan Permendikbud tahun 2023 jumlah rombongan belajar (Rombel) untuk tingkat SMP berjumlah 32 siswa.

"Imbasnya itu sekolah swasta tidak kebagian murid. Banyak sekolah swasta tutup. Bertahan pun tak cukup untuk menggaji," katanya.

Baca juga: Puluhan Warga Geruduk SMAN 5 Tangsel, Protes Jalur Zonasi PPDB 2023

Tak hanya itu, perkumpulan Kepala SMP swasta di Tangsel juga menyoroti sertifikasi guru.

Adapun program sekolah pendamping menurut Gazalba tak berpengaruh banyak.

Kata dia, murid tetap sedikit yang masuk sekolah swasta.

"Mereka tampung semua. Jadi yang kami tuntut aturan pemerintah harus dikembalikan. Siapa yang bermain harus bertanggung jawab," katanya.

Dengan tegas, Gazalba mengatakan lebih memilih punya murid dibandingkan program sekolah pendamping.

Adapun hasil pertemuan dengan DPRD Tangsel, Gazalba menyebut pekan depan akan bertemu dengan Dinas Pendidikan dan Stakeholder terkait bersama dewan.

"Poinnya kami peraturan harus ditegakkan," katanya. 

Baca juga: Kejanggalan PPDB SMA Negeri Tangerang Dilaporkan ke Pemprov, Inspektorat Berjanji Cek ke Sekolah

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Abdul Rahman menuturkan bahwa Sistem PPDB merupakan kebijakan pemerintah pusat.