Laporan Reporter TRIBUNTANGERANG.COM, Rafsanzani Simanjorang

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara (ASN) nya.

Kebijakan ini diambil untuk menekan polusi udara, dimana 50 persen ASN WFH.

Berbeda dengan DKI Jakarta, pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bertetangga dengan Jakarta belum menerapkan WFH.

Meskipun ikut terdampak oleh buruknya polusi, namun Benyamin Davnie, Wali Kota Tangerang Selatan menjelaskan alasan pihaknya belum menerapkan WFH.

"WFH belum. Saya sudah laporkan ke Gubernur (Pj Gubernur, Al Muktabar), saya menunggu intruksi dari Gubernur mengenai WFH ini," kata Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Puspemkot Tangsel, Rabu (23/8/2023) 

"Tapi kami siap-siap saja jika ada intruksi baik dari Menpan RB atau Kemendagri," katanya, 

Baca juga: Benyamin Davnie Ikuti Perkembangan Zaman untuk Sesuaikan Standar Pelayanan Minimal

Kata Benyamin, pihaknya sudah menyiapkan skema jika WFH diberlakukan.

Jika memberlakukan WFH, hanya ruang lingkup administrasi yang diperbolehkan.

Sementara bagian teknis harus tetap di kantor.

"Gambaran di saya seperti itu. Yang masuk kantor seperti bendaharawan barang, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dokter. Itu tetap masuk kantor. Paling dibagi shift nya saja," ucapnya. 

WFH DKI

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan kembali memberlakukan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penerapan WFH bagi ASN Pemprov DKI bertujuan mengurai kemacetan di Ibu Kota.

Pengecualian untuk WFH adalah rumah sakit dan sekolah.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, rencananya WFH akan dilaksanakan mulai Senin (21/8/2023) mendatang.

Baca juga: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie Tantang Pegawainya Kreatif dan Siap Berikan Ini ke ASN

Heru menyatakan Pemprov DKI tidak akan memberlakukan WFH untuk perusahaan swasta, rumah sakit dan sekolah.

Sekolah akan menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ hanya pada 4-7 September 2023.

Rencana WFH bagi ASN ini dipaparkan Heru seusai rapat dengan Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8/2023).

Heru sudah mendapat masukan dari Menmaves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memikirkan tarif parkir dan lain-lain memberi efek jera kepada kendaraan yang tidak lolos uji emisi.

Kemudian, Heru menyampaikan kepada Luhut bahwa pegawai ASN Pemprov DKI Eselon 4 wajib gunakan kendaraan listrik.

"Ini sedang dibahas. Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Maka, saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," ujar Heru.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta awalnya menerapkan work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (28/8/2023) mendatang.

Namun, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempercepat penerapan WFH untuk ASN menjadi Senin (21/8/2023).

"Kemarin saya minta Pak Sekda mungkin tanggal 21 Agustus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba pertama untuk bisa memberikan kenyaman KTT ASEAN. Intinya itu dulu," kata Heru, Jumat (18/8/2023).

Penerapan WFH untuk ASN itu dilakukan selama dua bulan dan paling cepat uji coba berakhir pada September 2023 nanti.

Alasan Heru mempercepat penerapan WFH untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta.

"Iya pertama waktu Covid kita bisa bekerja efisien, berikutnya salah staunya mengatasi kemacetan di titik-titik tertentu kita coba," ujar Heru.