Benyamin Davnie Ikuti Perkembangan Zaman untuk Sesuaikan Standar Pelayanan Minimal

Kemajuan teknologi membuat pemerintah Kota Tangerang Selatan menyesuaikan standar pelayanan minimal di seluruh fasilitas layanan masyarakat.

Tribuntangerang.com
Tingkatkan Kepuasan Masyarakat, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie Sesuaikan Standar Pelayanan Minimal dengan Perkembangan Zaman 

Laporan Reporter TRIBUNTANGERANG.COM, Rafsanzani Simanjorang

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Kemajuan teknologi membuat pemerintah Kota Tangerang Selatan menyesuaikan standar pelayanan minimal di seluruh fasilitas layanan masyarakat milik Pemkot Tangerang Selatan.

Standar pelayanan minimal sendiri diatur di dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2021.

Menurut Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, standar pelayanan minimal (SPM) berlaku dinamis.

"Sesuai perkembangannya, SPM itu harus dievaluasi supaya tingkat akurasinya tinggi," kata Benyamin Davnie di Puspemkot Tangerang Selatan, Rabu (23/8/2023) 

Baca juga: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie Tantang Pegawainya Kreatif dan Siap Berikan Ini ke ASN

Kata Benyamin, dalam SPM, semua dinas yang memberi layanan publik mesti memerhatikan aspek waktu.

Menurutnya, layanan pada masyarakat harus cepat, dan pasti.

"Kemudian terkait persoalan biaya juga harus jelas dan transparan," ujarnya.

Benyamin mengatakan SPM merupakan tolak ukur pihaknya dengan target masyarakat puas akan layanan yang diberikan baik informasi maupun produk pemerintah dll.

Baginya, tingkat kepuasan masyarakat harus tetap meningkat.

"Bagaimanapun bukan teman-teman yang dilayani, melainkan masyarakat yang dilayani. Dan itu harus terukur," ujarnya.

Baca juga: Benyamin Davnie Minta Penyandang HIV AIDS Tak Menghukum Diri Sendiri

Tangerang Selatan sendiri memiliki organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan langsung serta pelayanan tak langsung.

Keduanya menurut Benyamin penting.

"OPD (organisasi perangkat daerah) yang memberikan pelayanan langsung contohnya Dukcapil, PTSP, Dinas Kesehatan, sementara yang tak langsung ada Dinas PU, Dinas Bangunan, dll," katanya.

Namun, yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat adalah OPD yang memberikan pelayanan langsung.

Meski begitu, ia meminta OPD yang tak melayani secara langsung tak kalah cepat.

"Harus ada kepastian waktu, biaya, persyaratan yang dipenuhi masyarakat dan sebagainya," tutupnya. (Raf)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved