Tak hanya itu, dukungan anggaran juga perlu diberikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Keberadaan Satlinmas sangat penting karena merupakan petugas keamanan yang boleh masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Nah kepala daerah harus menyiapkan anggaran melalui Kesbang, anggaran untuk mereka, jadi tidak hanya untuk anggaran KPU, Bawaslu, (tapi) Linmas juga termasuk Satpol PP," jelasnya.

Selain Mendagri, hadir pula narasumber lainnya, yaitu Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Asops Kapolri Irjen Pol. Verdianto I. Bitticaca, Wakabais TNI Marsda TNI M. Tawakal S. Sidik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Rakor ini juga dihadiri oleh kepala daerah se-wilayah Sumatra secara luring maupun daring, baik gubernur maupun bupati/wali kota.

Kemudian hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU Daerah, Bawaslu Daerah, serta perwakilan tokoh masyarakat, agama, adat, dan pihak terkait lainnya se-wilayah Sumatra.