Pilgub DKI 2024

Serahkan Posisi Gubernur, PDIP Ajak PKB Berkoalisi di Pilgub Jakarta 2024

Editor: Joseph Wesly
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Eriko Sotarduga di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/6/2024).

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Perkembangan politik di Pilkada Jakarta 2024 semakin dinamis. Pasalnya hingga ini masih ada satu calon yang mungkin melaju di Pilgub DKI yakni calon dari Koalisi Indonesia Maju.

Meski belum diketahui siapa calon resmi diusung, namun Golkar sudah memajukan Ridwan Kamil.

Menariknya, koalisi partai yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan kini balik arah.

PKS, NasDem dan PKB ditarik masuk ke koalisi KIM dengan branding baru KIM Plus.

Namun, PDIP masih mencoba untuk berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkoalisi pada Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu terlihat dari ajakan ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Eriko Sotarduga terang-terangan mengajak PKB berkoalisi.

Eriko mengatakan, dengan perolehan 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, partainya harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur.  

“Apa yang bisa kami lakukan? Dengan 15 kursi (DPRD Jakarta), dengan kebutuhan 22 kursi (DPRD Jakarta), tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama dengan partai lain,” kata Eriko dalam program “Satu Meja the Forum” yang tayangkan di Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Eriko mengaku sudah berkali-kali mengajak PKB untuk berkoalisi, bukan hanya di Pilkada Jakarta, tetapi juga Jawa Timur.

Katanya, PDI-P dan PKB memiliki kedekatan, salah satunya karena sama-sama meraup suara tertinggi di Pemilu Legislatif (Pileg) Jawa Timur.

PDI-P bahkan memberi kebebasan jika PKB hendak mengusung kadernya sebagai calon gubernur atau wakil gubernur.

Seandainya PKB memilih untuk mengusung kadernya menjadi calon gubernur Jawa Timur, maka PDI-P meminta agar calon gubernur DKI Jakarta berasal dari kader PDI-P.

“Kalau mereka pilih calon gubernur di Jawa Timur, maka kami calon gubernur di Jakarta. Fair,” kata Eriko.

Eriko menambahkan, dalam waktu dekat Jakarta yang berubah status sebagai daerah khusus akan menjadi kawasan aglomerasi.

Dengan situasi ini, menurutnya, belum dapat dipastikan siapa yang akan memimpin Jakarta pada masa mendatang.

Halaman
12