TRIBUNTANGERANG.COM, CIPUTAT - Warganet Indonesia kompak mengunggah lambang garuda putih berlatar biru dengan tulisan "Peringatan Darurat" di media sosial, Rabu (21/8/2024).

Pengamat politik Efriza menyoroti unggahan yang tengah viral di media sosial tersebut.

Menurut Efriza unggahan itu memiliki banyak makna karena hanya bertuliskan "Peringatan Darurat" di dalamnya.

"Banyak makna, apa peringatannya, peringatan darurat apa? Garuda putih apa yang menjadi sasarannya?" kata Afriza saat dihubungi TribunTangerang.com, Rabu (21/8/2024).

Hanya saja, Afriza menyimpulkan jika unggahan tersebut berkaitan dengan persoalan politik saat ini, terutama dinamika pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ia melihat unggahan tersebut berkaitan dengan pencalonan kepala daerah, contohnya pada Pilkada Jakarta.

Apalagi beredar isu, Anies Baswedan disingkirkan. Selain itu, Afriza juga menyinggung Pilkada Banten ada satu kandidat (Airin Rachmi Diany) yang pencalonannya berpotensi dibatalkan.

"Kalau saya melihat, arah tujuannya ke sana. Kesannya bahwa ini peringatan darurat. Tapi, kalau kita membaca lagi dengan jeli, apa yang terjadi saat ini, bisa kita anggap bahwa ini baru dinamika politik saja," ucapnya.

Afriza merasa jika kata "Darurat" lebih pantas digunakan untuk lembaga negara bukan Indonesia.

Bukan tanpa alasan, Afriza merasa Indonesia belum darurat karena Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat partai politik untuk mengusung calon kepala daerah hanya berlaku bagi partai tanpa kursi DPRD.

"Kenapa masih belum darurat? Karena ada keputusan dari MK. Ada dua keputusan yang pertama membatalkan Kaesang (Pangarep), yang kedua dengan putusan MK nomor 60, walaupun lagi dimainkan juga di DPR," kata Afriza.

"Kalau kita sebut bahwa ini adalah fenomena peringatan darurat atau Indonesia sedang darurat,  saya rasa tidak sampai ke sana. Kalau tidak ada keputusan MK, ini bisa menjadi peringatan darurat. Apalagi dengan calon independen yang banyak masalah," ucap Afriza.

Soal permasalahan calon Independen, KPU DKI menetapkan Dharma-Kun lolos melalui mekanisme rapat pleno penetapan pasangan calon perorangan.

Namun, banyak warga yang mengeluh jika KTP dicatut untuk pencalonan.

Atas apa yang terjadi saat ini, Afriza merasa jika makna yang semestinya digambarkan atau gelorakan bukan Indonesia sedang darurat, tetapi masyarakat sedang mempertahankan NKRI dan Garudanya.

"Indonesia sedang berjuang, berdiri kokoh untuk demokrasinya. kenapa saya lebih suka yang itu, karena itu sikap optimistis. Karena kita punya MK loh. Punya keputusan yang begitu bulat," kata Afriza.

"Ini cuma dinamika politik. Yang malah darurat itu, saya rasa bukan Indonesia yang darurat, tapi istana sedang menghadapi darurat," imbuhnya.

Afriza menyebut keadaan darurat saat ini lebih pantas disematkan untuk kepercayaan masyarakat kepada lembaga politik yang ada.

Dengan adanya kedaruratan ini, Afriza menyarankan agar masyarakat bisa menunjukkan rasa ketidakpercayaan, atau tidak puas dengan lembaga politik.

"Karena selama kepuasan masih ada,  seorang presiden, seorang penguasa politik, seorang yang akan merasa bahwa dia ini sudah bekerja untuk ratu. Begitu juga dengan DPR. Tapi kalau kita menyatakan bahwa kita tidak puas terhadap lembaga politik itu, kita menyatakan bahwa kita mengawasi mereka," pungkasnya. (m30)

Dapatkan Informasi lain dari TribunTangerang.com via saluran WhatsApp

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News ya