Mardiono Singgung Soal Syarat Calon Ketum PPP: Pernah Jabat Satu Tingkat Dibawah Ketua Umum

Editor: Joko Supriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono saat diwawancarai usai Rapimnas IX PPP, di Kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Kamis (6/6/2024).

TRIBUNTANGERANG.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyinggung soal syarat ketum PPP Baru mendatang.

Kata dia hanya hanya kader yang pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum yang bisa maju sebagai sebagai calon ketua umum PPP.

Syarat itu secara jelas tertulis dalam AD/ART PPP yang berlaku saat ini. 

"Yang bisa disebut satu tingkat (di bawah ketua umum) adalah wakil ketua, ketua wilayah, pengurus DPP, pengurus harian, itu bisa," kata Mardiono dikutip Kompas.com, Sabtu (14/12/2024) malam. 

Selain itu, perubahan AD/ART bakal dilakukan di Muktamar X PPP yang rencananya berlangsung akhir April atau awal Mei 2025.

Maka dari itu, ketentuan untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PPP di Muktamar X bakal berpedoman pada AD/ART yang berlaku saat ini.

"Jadi, dalam pelaksanaan muktamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang existing sekarang," sebut dia.

Di sisi lain, Mardiono juga menuturkan tak mungkin PPP bakal dipimpin oleh pihak yang belum pernah menjadi kader.

Pasalnya, kader yang sudah berpuluh-puluh tahun terdaftar saja belum tentu memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Apalagi, figur yang tak terdaftar.

"Kan juga tidak mungkin ya, kalau orang yang belum tahu tentang PPP, tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak?” tuturnya.

"Saya belum pernah ada lihat partai-partai politik lama atau yang eksis saat ini kemudian tiba-tiba dipimpin orang lain," imbuh dia.

Sebelumnya, politisi PPP Sandiaga Uno buka suara soal kans menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sandiaga mengatakan, jika ia belum memutuskan untuk mendaftar sebagai Ketum PPP karena masih menunggu panduan yang bakal ditentukan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. 

"Kita tunggu hasilnya dan tentunya kita hormati keputusan dari para pemangku kepentingan di PPP," ucap Sandi usai hadiri  HUT ke-10 Partai Perindo di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024) malam. 

Sandiaga berpendapat, PPP harus mampu bersatu untuk dapat kembali ke Senayan.

Halaman
12