Namun ketimbang melakukan efisiensi dengan memotong anggaran kementerian/lembaga negara dan mengurangi transfer ke daerah sebagaimana yang dilakukan Prabowo, Soeharto saat itu lebih memilih memotong gaji menteri dan pejabat tinggi (eselon).

Mengutip pemberitaan Harian Kompas yang terbit pada 18 Maret 1998 yang dirangkum dalam buku berjudul "Kita Hari Ini 20 Tahun yang Lalu", Menteri Sosial (Mensos) Siti Hardiyanti Rukmana mengatakan pemerintahan Presiden Soeharto butuh tambahan anggaran besar untuk membiayai program makan gratis.

Menurut Tutut, sapaan akrabnya, program itu diberi nama program Kesetiakawanan Sosial, di mana dalam implementasinya, pemerintah memotong gaji bulanan semua menteri dan juga pejabat eselon I untuk disumbangkan untuk pembelian makan gratis.

Tak hanya para menteri dan pejabat eselon, diungkapkan Tutut, gaji yang diterima Presiden Soeharto juga ikut dipotong untuk membiayai program Kesetiakawanan Sosial.

"Bapak Presiden telah bersedia dipotong gaji pokok dan tunjangannya selama satu tahun penuh untuk disumbangkan dalam program ini," ucap Tutut kala itu.

Menteri menteri pun bersedia dipotong gaji pokoknya selama satu tahun. Sementara pejabat eselon I dipotong sesuai kemampuannya," tambahnya.

Selain memotong gaji para para menteri dan pejabat eselon I, Soeharto juga mencari tambahan pendanaan program Kesetiakawanan Sosial dengan menggalang dana dari para konglomerat.

Tutut menguraikan, semua dana yang terkumpul itu akan dimasukan ke dalam rekening bank.

Ia berjanji akan memberikan laporan keuangan setiap bulannya dari penggunaan dana program Kesetiakawanan Sosial sebagai transparansi untuk masyarakat.

Dikatakan Tutut, dana program Kesetiakawanan Sosial digunakan terutama untuk membantu tenaga kerja (korban PHK) yang selama ini belum tersentuh proyek-proyek padat karya.

"Misalnya saja dari dana tersebut diberikan sebungkus nasi setiap hari. Syaratnya, harus membeli nasi di warung yang ada di sekitarnya.

Sehingga juga bisa membentu warung-warung itu," ungkap Tutut.

Kebijakan jangka pendek Kebijakan makan gratis bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak krisis moneter.

Sasaran utama makan gratis adalah warga yang terkena PHK. Program ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter yang dilangsungkan di Ruang Rapat Departemen Sosial, 20 Maret 1998.

Seusai rapat, Mbak Tutut, menjelaskan bawah rakor membahas program penanggulangan untuk secepat mungkin menangani kerawanan sosial, yang mungkin akan timbul akibat krisis moneter.