TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut Ahok mengetahui soal ekspor-impor minyak mentah yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga.

Ekspor-impor minyak mentah yang dialkukan ini lah yang kelak menjadi ladang korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Bersama-sama dengan rekanan, Rivai Siahaan cs mengoplos pertalite menjadi pertamax.

Modusnya mereka mengimpor minyak mentah seolah-olah mengimpor Pertamax namun yang datang Pertalite dan minyak RON rendah lainnya.

Namun pembelian menggunakan harga Pertamax sehingga menyebabkan kerugian negara hingga seribuan triliun.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta Kamis (13/3/2025).

Dia menyebut antan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengetahui soal kegiatan ekspor dan impor minyak mentah yang menjadi salah satu pembahasan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. 

“Penyidik melihat bahwa yang bersangkutan (Ahok) sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita,” ujar

Harli menjelaskan, pada saat ekspor dilakukan, anak perusahaan Pertamina ditemukan juga melakukan impor minyak mentah.

“Pada saat yang sama juga dilakukan impor terhadap minyak mentah dan produk kilang,” kata Harli.

Namun, Harli menegaskan bahwa pengetahuan Ahok terkait adanya ekspor dan impor ini tidak serta merta menjadikannya tersangka.

“Ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi, bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu, itu yang difokuskan,” ujar Harli.

Dalam pemeriksaan hari ini, Ahok dicecar 14 pertanyaan terkait dengan pengawasan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di anak perusahaan atau subholding PT Pertamina Patra Niaga.

“Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patra Niaga,” kata Harli.

Harli mengatakan, penyidik akan kembali memanggil Ahok usai mendapatkan data-data tambahan dari Pertamina, baik itu catatan rapat atau data lainnya.