Anggaran Suvenir Rp20 Miliar, Warga Minta Pemkot Tangsel Lebih Terbuka

Laporan Wartawan
TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico

TRIBUNTANGERANG.COM, CIPUTAT - Pengadaan suvenir Pemerintah Kota Tangerang Selatan senilai Rp20,48 miliar menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk warga yang merasakan langsung dampak dari kebijakan anggaran pemerintah.

Salah satu warga Tangsel, Gufron, menyuarakan pandangannya dengan lugas. Menurutnya, masyarakat selama ini tidak mendapat sosialisasi terkait penggunaan anggaran sebesar itu, dan merasa jauh dari proses perencanaan anggaran publik.

"Selama ini saya nggak tahu ada anggaran Rp20 miliar itu. Kita taunya ya beras ada, makan hari ini cukup, cicilan bisa dibayar. Itu hal-hal yang lebih terasa manfaatnya buat kami masyarakat bawah," ujar Gufron saat ditemui TribunTangerang.com di kawasan Ciputat, Tangsel, Jumat (19/9/2025).

Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan transparansi dan keterbukaan, apalagi di era digital dan keterbukaan informasi publik seperti sekarang.

"Bagusnya memang terbuka ya. Kita nggak tahu karena gak ada sosialisasi. Kalau memang itu penting, ya jelaskan. Tapi kalau nggak perlu, ya sebaiknya dihilangkan, atau setidaknya dikurangi," ucap pedagang pakaian itu.

Gufron mengungkapkan harapannya agar anggaran besar seperti itu dapat dialihkan untuk hal-hal yang lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan rakyat banyak, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

"Mending buat sembako dibagi-bagi ke masyarakat, buat biaya pendidikan ditingkatkan, kesehatan juga. Sekarang ini masyarakat sedang susah, banyak yang terdampak. Lihat duit Rp20 miliar segitu banyaknya, buat kita itu besar banget," ucap Gufron.

Lelaki berbaju merah itu menyoroti kondisi infrastruktur dan sekolah di Tangsel yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

"Kita maunya sekolah bagus di Tangsel, jalan-jalan bagus, infrastruktur ditingkatkan. Tapi sayangnya hal-hal kayak gini sering dilupakan," kata Gufron.

Sebagai warga, Gufron mengaku tidak ingin sekadar mengkritik. Ia menegaskan bahwa warga hanya ingin pemerintah lebih terbuka dan bijak dalam menggunakan anggaran.

"Harapan saya pemerintah lebih terbuka aja soal anggaran. Semua anggaran bukan cuma suvenir, harus jelas. Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur itu yang dibutuhkan," tutupnya.

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah mengatakan, seharusnya pemerintah membuka ruang dialog dengan publik sebelum menetapkan anggaran sebesar itu.

"Pertama, pemerintah perlu membuka dialog publik. Harus ada konsultasi publik supaya nilai yang begitu besar bisa diterima oleh masyarakat. Kalau tidak, bisa memicu protes publik, bahkan petisi atau kemunculan tagar di media sosial," ujar Trubus Rahardiansyah saat dihubungi TribunTangerang.com, Kamis (18/9/2025).

Ia menyoroti pentingnya pengaturan batas yang jelas terhadap anggaran kegiatan seremonial seperti ini, agar tidak terkesan berlebihan dan boros.

"Harus ada pengaturan yang jelas. Batas maksimalnya berapa? Karena kalau tidak diatur, terkesan curcuran, terlalu besar, dan jadi pemborosan," tambah Trubus.

Ketika ditanya apakah belanja seperti pengadaan souvenir termasuk belanja yang produktif, ia menegaskan bahwa itu tidak termasuk kategori belanja produktif.

"Itu tidak produktif. Harusnya anggaran dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja atau pengembangan UMKM. Kalau tidak, ya kesannya pemborosan, dan itu tidak adil," tegasnya.

Ia menekankan dalam merancang anggaran publik, harus ada kajian dan dasar yang kuat, bukan sekadar menyantumkan angka tanpa penjelasan.

"Tidak boleh asal mencantumkan angka. Harus ada kajian, ada dasar yang jelas. Sekarang dasarnya apa? Harus dibuka ke publik," tuturnya.

Ia juga menilai bahwa mekanisme pengawasan terhadap anggaran semacam ini belum optimal, terutama jika hanya dilakukan antar-lembaga pemerintahan.

"Pengawasan harus melibatkan publik. Kalau hanya lembaga dengan lembaga, kadang tidak efektif. Ini yang menyebabkan anggaran tidak transparan," katanya.

Menurutnya, jika belanja non-prioritas seperti ini terus meningkat tanpa evaluasi yang jelas, maka risiko penyalahgunaan anggaran bisa meningkat.

"Bisa terjadi korupsi. Jadi ladang proyek. Merugikan publik karena tidak ada kaitan dengan pelayanan publik. Itu pelanggaran terhadap pelayanan publik yang optimal," ungkapnya.

Ia mendorong DPRD untuk mengatur keterlibatan publik dalam proses pengawasan anggaran agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif.

"Harus diatur oleh DPRD. Perlu dibuatkan aturan agar proses keterbukaan dan partisipasi publik berjalan. Karena ini dana publik, maka harus dikonfirmasi ke publik juga," tutupnya.

Sebagai informasi, sebuah thread di media sosial tengah ramai diperbincangkan karena mengungkap sejumlah pengeluaran yang dinilai janggal dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah anggaran pengadaan suvenir atau cendera mata sebesar Rp20,48 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 51,94 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp13,48 miliar.

Pengadaan tersebut tercatat dalam laporan resmi Pemkot dengan nama pos: “Beban Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor, Suvenir, Cendera Mata.”

Tak hanya suvenir, thread yang diposting oleh akun @Ellenmay_Official juga menyoroti belanja lain seperti pakaian dinas, konsumsi rapat, dan atribut seremonial, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. 

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait anggaran pengadaan souvenir atau cendera mata sebesar Rp20,48 miliar dalam APBD tahun 2024. Anggaran ini menjadi sorotan publik karena kenaikannya yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya konfirmasi telah dilakukan dengan menghubungi beberapa instansi terkait di Pemkot Tangerang Selatan, termasuk Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tangsel, namun belum ada jawaban atau penjelasan yang diterima hingga berita ini diturunkan. (m30)