Orang Hilang

Respons Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra Dilaporkan Hilang oleh Mahasiswa ke Polres Buton

Selain melaporkan Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang, warga dan mahasiswa juga membuat pamflet orang hilang di tempat umum

Editor: Joseph Wesly
(KOMPAS.com/DEFRIATNO NEKE)
BUPATI DILAPORKAN HILANG - Mahasiswa melaporkan hilangnya Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra ke Polres Buton. Alvin memberikan pembelaan soal dirinya yang sering tidak terlihat di kantor dalam beberapa waktu terakhir, Minggu (21/9/2025). (KOMPAS.com/DEFRIATNO NEKE) 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA- Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra merespons dirinya yang dilaporkan hilang oleh mahasiswa ke Polres Buton.

Aksi pelaporan oleh Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton itu bikin heboh.

Selain melaporkan Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang, warga dan mahasiswa juga membuat pamflet orang hilang di tempat umum.

Mahasiswa dan bersama puluhan masyarakat akan mendatangi Polres Buton pada Kamis (18/9/2025).

Mereka melaporkan sang bupati karena menilai Alvin sudah lama tidak terlihat menjalankan aktivitas pemerintahan. 

Menurut mereka, Alvin juga jarang menempati rumah jabatan dalam beberapa pekan terakhir.

Tidak hanya berhenti dengan laporan resmi, warga dan mahasiswa membuat pamflet orang hilang berisi foto Alvin Akawijaya Putra. Pamflet itu dipasang di beberapa ruang publik untuk menarik perhatian.

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, mengatakan laporan tersebut diajukan lantaran beberapa pekan terakhir Bupati Buton tidak pernah berkantor maupun menempati rumah jabatan.

Respons sang Bupati

Menanggapi isu yang berkembang, Alvin akhirnya muncul ke hadapan publik. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak hilang, melainkan tengah berada di Jakarta untuk menyelesaikan urusan penting terkait keuangan daerah.

“Buton ini daerah kecil. APBD kami mayoritas bergantung pada transfer dari pusat, hanya sekitar 4 persen berasal dari PAD,” ujar Alvin, Minggu (21/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Sebagai informasi, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang berasal dari APBN dan disalurkan pemerintah pusat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah.

Alvin mengungkapkan, beban anggaran yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya menjadi alasan ia turun langsung ke pusat. Tercatat ada utang dan defisit anggaran sebesar Rp22 miliar yang harus segera ditangani.

“Kalau saya hanya diam di kantor, tidak berusaha membuka jaringan dan mencari solusi ke kementerian, lalu siapa yang bisa membantu Buton?” kata Alvin.

Upaya Lobi ke Pemerintah Pusat

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved