Wamendagri Akhmad Wiyagus: Pengembangan SDM Aparatur Harus Berdampak Langsung pada Pelayanan Publik

TRIBUNTANGERANG.COM, BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur harus berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan merupakan kunci utama bagi kemajuan sistem birokrasi.

"Fungsi kita, yang memang tujuan akhir dari pejabat publik adalah menjadi pelayan publik," katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di Ballroom Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (13/11/2025).

Ia juga menyoroti sejumlah materi yang akan disampaikan kepada para peserta, seperti penguatan pembangunan manusia melalui penerapan sistem merit dalam perencanaan pembangunan nasional berbasis data dan kompetensi.

Menurutnya, materi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kondisi nyata birokrasi.

"Sistem ini mendorong lahirnya ASN yang profesional, adaptif, dan memiliki semangat inovasi dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Selain itu, materi lain yang tak kalah penting adalah terkait manajemen talenta dan transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui materi ini, pemerintah berupaya menyiapkan mekanisme manajemen talenta untuk memastikan ASN berprestasi dapat berkembang menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan visioner.

"ASN sebagai pilar pendorong keberhasilan program prioritas nasional menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak akan berjalan tanpa SDM yang unggul," tegasnya.

Pada tingkat daerah, kata Wiyagus, penerapan sistem merit membutuhkan dukungan sekretaris daerah (Sekda).

Ia menilai Sekda merupakan motor penggerak birokrasi yang memastikan sistem merit berjalan efektif, termasuk dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi dan sertifikasi ASN.

"Tanpa adanya dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai, sistem merit di daerah sulit diterapkan secara konsisten," imbuhnya.

Wiyagus juga menyoroti kesiapan ASN yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, IKN bukan sekadar simbol pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga wujud transformasi cara kerja birokrasi Indonesia.

Karena itu, ASN yang ditempatkan di IKN harus menjadi contoh nyata aparatur yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perubahan.