Luhut Respons Isu 'Negara dalam Negara' di IMIP Morowali

Ringkasan Berita:

• Luhut pastikan tidak ada “negara dalam negara” di IMIP usai koordinasi dengan Wang Yi untuk memastikan seluruh operasi patuh hukum Indonesia.
• Isu muncul dari kritik Menhan Sjafrie soal bandara IMIP yang beroperasi tanpa Imigrasi dan Bea Cukai hingga TNI AU diturunkan.
• IMIP disebut bagian hilirisasi nasional, dengan syarat transfer teknologi, teknologi terbaik, dan serapan tenaga kerja lokal, serta nilai investasi mencapai USD 71 miliar.

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA- Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah kini tengah menjadi sorotan. Sorotan berawal dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan ada “negara dalam negara” di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Hal itu karena menurutnya tidak ada perangkat negara seperti Imigrasi dan Bea Cukai di bandara IMIP Morowali.

Pernyataan Sjafrie Sjamsoeddin memantik respons banyak pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan/

Luhut pun angkat bicara menanggapi sorotan publik mengenai dugaan adanya “negara dalam negara” di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Isu tersebut mencuat setelah operasi bandara khusus IMIP dinilai tidak menghadirkan perangkat negara seperti Imigrasi dan Bea Cukai.

Dalam keterangan resminya pada Senin (1/12/2025), Luhut mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi langsung dengan pejabat tinggi China untuk memastikan kawasan industri tersebut tidak melanggar hukum Indonesia.

Luhut menyebut sosok yang diajak berkomunikasi adalah Wang Yi, yang ditunjuk Presiden China Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia.

“Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan di IMIP mengikuti aturan dan tidak ada yang menyerupai ‘negara dalam negara’,” ujar Luhut.

Dibahas Juga Soal Lingkungan dan Pengawasan

Luhut mengatakan pembahasan dengan Wang Yi tidak hanya menyangkut urusan kedaulatan, tetapi juga persoalan lingkungan.

Ia mengingatkan bahwa sejak 2021 dirinya sudah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil tindakan terhadap perusahaan hilirisasi nikel asal China yang belum taat aturan lingkungan.

“Saya meminta KLHK menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar,” tegasnya.

IMIP Dinilai Bagian dari Hilirisasi Nasional

Menurut Luhut, pembangunan kawasan IMIP merupakan bagian dari strategi hilirisasi mineral yang diputuskan pemerintah.

Karena itu, semua pihak yang berinvestasi termasuk dari Chin diminta memenuhi sejumlah ketentuan penting.