Bukan Dana Menganggur, Ini Penyebab SiLPA Tangsel Tembus Rp478 Miliar

Laporan Wartawan
TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico

TRIBUNTANGERANG.COM, SERPONG - Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp478,59 miliar. 

Angka tersebut muncul setelah APBD 2025 membukukan surplus mencapai Rp4,30 triliun.

Lantas ketika masih ada sisa anggaran ratusan miliar rupiah di kas daerah, manfaat apa yang nantinya dapat dirasakan warga, mulai dari pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan hingga kebutuhan belanja pegawai?

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie memaparkan, dalam laporan keuangan daerah, pendapatan Kota Tangerang Selatan sepanjang 2025 mencapai Rp8,38 triliun. 

Pendapatan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,21 triliun, pendapatan transfer Rp1,86 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,30 triliun.

Sementara itu, beban daerah tercatat sebesar Rp4,02 triliun. Setelah memperhitungkan defisit kegiatan non-operasional dan pos luar biasa, pemerintah daerah mencatat surplus akhir tahun anggaran sebesar Rp4,30 triliun.

“Dengan demikian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghasilkan surplus sebesar Rp4,30 triliun,” ujar Benyamin dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Di sisi lain, pemerintah daerah mencatat SiLPA sebesar Rp478,59 miliar. Menurut Benyamin, angka tersebut bukan semata-mata menunjukkan adanya dana yang tidak terpakai, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2025.

Ia menjelaskan salah satu penyebab utama berasal dari realisasi pendapatan daerah yang melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Selain itu, terdapat penghematan anggaran dari proses pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan nilai kontrak lebih rendah dibandingkan pagu awal.

“Untuk SiLPA yang mencapai angka itu, ada porsi pertama kelebihan pendapatan pajak daerah yang melampaui target. Kedua, efisiensi dari tender, karena tidak mungkin tender sama dengan nilai awalnya, jauh di bawah itu. Ketiga, efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak dilaksanakan atau mungkin terjadi pengurangan porsi belanja,” jelas Benyamin.

Besarnya SiLPA membuka ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program prioritas pada tahun berikutnya.

Sebelumnya, Pemkot Tangsel telah memastikan kebutuhan gaji PPPK akan diakomodasi melalui perubahan APBD sehingga tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik.

Benyamin menegaskan pengelolaan keuangan daerah akan terus diperbaiki melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.