Partai Politik

PAN Gabung Pemerintah, PKS: Jangan Jadi Koalisi Obesitas tapi Lamban dan Minim Inisiatif

PKS, kata Nabil, menghormati keputusan PAN yang memutuskan menjadi bagian dari pemerintah.

Editor: Yaspen Martinus
pan.or.id
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap koalisi pemerintah tak menjadi lamban, menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN). 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap koalisi pemerintah tak menjadi lamban, menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN).

"Jangan justru menjadi koalisi yang obesitas, berbobot besar namun lamban dan minim inisiatif," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi kepada Tribunnews, Kamis (26/8/2021).

PKS, kata Nabil, menghormati keputusan PAN yang memutuskan menjadi bagian dari pemerintah.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bareskrim Polri Ciduk Yahya Waloni Atas Dugaan Penistaan Agama

Dia berharap koalisi pemerintah kini harus bisa menyelesaikan segala problematika permasalahan bangsa.

"Harapannya tentu dengan bergabungnya PAN, bisa membuat pemerintahan lebih efektif."

"Tantangan problematika bangsa semakin banyak, maka seharusnya pemerintah semakin cepat berlari, melahirkan banyak terobosan untuk kesejahteran rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengonfirmasi PAN sebagai partai politik pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Masa Penahanan Rizieq Shihab Diperpanjang, Kuasa Hukum: Zalimnya Sudah Brutal

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul (Zulkifli Hasan) telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Viva saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (25/8/2021).

Jubir PAN itu mengatakan, diundangnya Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno ke Istana oleh Presiden Jokowi, mempertegas PAN menjadi parpol koalisi pemerintahan.

"Iya tadi Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Mas Eddy Soeparno hadir di Istana bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi," ungkapnya.

Baca juga: Tersangka Pembunuh 6 Anggota FPI Tak Ditahan, Kuasa Hukum: Pedih, Selamat Tinggal Keadilan

Viva juga menjawab kemungkinan partainya mendapat jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Viva Yoga, kocok ulang posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," ucap Viva saat dikonfirmasi Tribunnews, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Penodaan Agama, Muhammad Kece Terancam Dipenjara 6 Tahun

Viva mengatakan, diundangnya Ketua Umum dan Sekjen PAN bersama pimpinan parpol koalisi pemerintah ke Istana kemarin sore, tak membahas posisi menteri di kabinet.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved