Kadinkes Kota Tangsel Sebut Tak Ada Kasus Covid-19 Selama Kegiatan PTM Sekolah Terbatas

Retno menekankan bahwa hak hidup anak adalah hal yang utama. Sementara pendidikan, menurut Retno, dapat diletakan pada prioritas ketiga setelah hak hidup dan kesehatan anak.

Baca juga: Satgas Covid19 Kabupaten Tangerang Ungkap Selama PTM Sekolah Nihil Kasus Positif

Retno beralasan jika anak sehat dan tetap hidup maka semua ketertinggalan pelajaran masih dapat dikejar.

"Hak hidup anak adalah nomor satu. Yang nomor dua adalah hak sehat anak sedangkan hak pendidikan anak bisa ditaruh di nomor tiga," tutur Retno.

Pemerintah, menurut Retno, wajib memastikan sekolah sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM. Termasuk memastikan protokol kesehatan dapat terpenuhi.

"Jika belum, maka pemerintah daerah harus membantu pemenuhannya, terutama untuk sekolah yang miskin dan sedikit peserta didiknya," pungkas Retno.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 pada Pelajar Menyentuh Angka 75 Persen, Kabupaten Tangerang Gelar PTM Bertahap

 Belum Ada Penambahan Sekolah 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) telah melangsungkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) sejak awal pekan bulan September 2021. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Tangsel, Taryono mengatakan kegiatan PTM tersebut dilakukan dimulai secara bergilir baik tingkat TK, SD, hingga jenjang SMP. 

"TK ada 496 di Kota Tangsel yang melaksanakan PTM baru 106. Lalu SD ada 331, yang sudah PTM ada 78. Untuk SMP ada 207, yang sudah gelar PTM sebanyak 75," kata Taryono saat dikonfirmasi TribunTangerang.com, Kota Tangsel, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: VIRAL, Ojol Antar Pesanan Obat Naik Sepeda Sejauh 15 Km karena Tak Punya Motor, Begini Kisahnya

Baca juga: Lokasi Tes PCR di Tangerang Selatan yang Sudah Sesuai Harga Keputusan Pemerintah

Taryono menuturkan sejak dimulainya PTM pada setiap jenjang pendidikan, pihaknya tak mencatat penambahan sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut. 

"Tetap seperti kemarin belum ada penambahan," katanya. 

Sementara itu, Taryono menuturkan tak adanya penambahan sekolah yang mengagungkan kegiatan PTM ditengarai belum terpenuhi ya persyaratan yang tertera pada sistem DAPODIK. 

Selain itu, khusus pada sekolah swasta banyak didapati model yayasan yang menyatung semua jenjang pendidikan pada satu gedung. 

Baca juga: Bagaimana Nasib Peserta Tes SKD CPNS 2021 di Jawa-Madura-Bali yang Belum Vaksin? Ini Solusinya

Baca juga: VIRAL, Ojol Antar Pesanan Obat Naik Sepeda Sejauh 15 Km karena Tak Punya Motor, Begini Kisahnya

Hal itu membuat pihak yayasan mendahulukan tingkat pendidikan paling tinggi dalam melaksanakan PTM tersebut. 

"Karena ada beberapa satu yayasan yang ada jenjang pendidikan, SMA, SMP, SD, TK maka yayasan memberlakukan untuk jenjang yang tinggi dulu, SMA dan SMK dulu jalan kemudian baru SMP," pungkasnya. (m23) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPAI Nilai PTM Terbatas di Tengah Lemahnya Penerapan Prokes Berisiko Bagi Anak-anak