TWK Diragukan karena 57 Pegawai Tak Lulus Mau Direkrut Polri, KPK: Kami Hanya Pengguna Jasa BKN

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Banyak pihak meragukan tes wawasan kebangsaan (TWK), usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berniat merekrut 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK lantas melemparkan keraguan masyarakat itu kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Jadi kami tidak dalam kapasitas untuk menghormati."

Baca juga: Bikin Ulah Lagi, Kabareskrim Bakal Pindahkan Irjen Napoleon Bonaparte ke Lapas Cipinang

"Berarti TWK kemarin tidak kredibel atau tidak valid dan lain-lain, sekali lagi itu wilayahnya BKN," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2021).

Ghufron mengatakan, TWK merupakan produk BKN.

KPK, katanya, tidak bisa memberikan komentar terkait keraguan masyarakat terkait tes itu.

"KPK sekali lagi dalam melaksanakan TWK berdasarkan hukum yang melaksanakan adalah BKN, yang menentukan hasilnya adalah BKN."

"Kami taat kewenangan masing-masing pihak, yaitu BKN," terang Ghufron.

Ghufron juga menegaskan, pihaknya tidak tahu menahu dengan hasil penilaian BKN yang membuat 57 pegawainya dipecat.

Baca juga: KPU Kasih Opsi Pilkada Mundur ke 2025, Komisi II DPR: Kalau Bisa Hindari Perubahan UU Tak Terjadi

Dalam hal ini, KPK hanya pengguna jasa BKN.

"Kami sebetulnya dalam posisinya sebagai user pada pelaksanaan TWK."

"Pelaksananya BKN, penentuan hasilnya juga oleh BKN, itu posisi kami," jelas Ghufron.

Orang Bebas

Pimpinan KPK menyatakan 57 pegawai yang dipecat sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan lembaga antirasuah tersebut.

"Prinsipnya per hari ini, KPK dengan 57 pegawai tersebut kan sudah tidak memiliki hubungan kepegawaian lagi."