Partai Politik

Gelar Kongres Usai Kepergian Rachmawati Sukarnoputri, Partai Pelopor Ganti Nama Jadi Partai Perkasa

Partai yang berdiri pada 29 Agustus 2002 ini diketuai oleh Eko Suryo Santjojo, dan posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Ristiyanto.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Partai Pelopor menggelar kongres di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (9/10/2021). 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Partai Pelopor menggelar kongres di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (9/10/2021).

Bertema 'Konsolidasi Menuju Pemilu 2024', kongres ini menjadi yang pertama tanpa kehadiran pendiri sekaligus ikon Partai Pelopor, Rachmawati Sukarnoputri, yang wafat pada 3 Juli 2021, karena Covid-19.

Partai yang berdiri pada 29 Agustus 2002 ini diketuai oleh Eko Suryo Santjojo, dan posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Ristiyanto.

Baca juga: Partai Buruh Targetkan Rebut 20 Kursi di DPR dan Menang di 10 Kabupaten/Kota Saat Pilkada

Dalam pidatonya, Eko mengatakan ada beberapa poin usulan kongres yang diusulkan oleh para peserta, yakni perubahan nama partai, AD/RT, dan kepengurusan.

"Jadi kongres hari ini mengagendakan perubahan nama partai pelopor, AD/ART partai, dan susunan kepengurusan di parpol baru tersebut."

"Selanjutnya saya berharap hari ini selesai agar minggu depan bisa didaftarkan ke Kemenkumham," kata Eko kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: Pandemi Covid-19 Bikin Jumlah Orang Miskin di Indonesia Bertambah Menjadi 10,19 Persen

Eko melanjutkan, dengan nama partai baru, ia berharap ke depan tidak bicara lagi sebagai partai nasional, tapi untuk segmentasi yang lebih jelas.

"Ke depan dengan nama partai baru, saya berharap kita tidak lagi berpartai politik yang menjual idiom nasionalisme ataupun religi."

"Yang pada akhirnya mendikotomi dan menghadap-hadapkan seolah religi lawan nasionalis."

Baca juga: Partai Ummat Optimis Tembus 5 Besar di Pemilu 2024

"Oleh karena itu, partai baru ini harus menjadi triger sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman."

"Tidak terjebak dalam dikotomi SARA yang akirnya mendegradasi pentas politik Indonesia saat ini," tuturnya.

Menurut Eko, akibat dikotomi politik nasionalis religius, terjadi degradasi nilai dunia politik Indonesia yang memecah belah masyarakat, yang tergambar dari munculnya istilah cebong dan kadrun.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 9 Oktober 2021: Dosis Pertama 99.825.254, Suntikan Kedua 57.225.331

"Labeling cebong, kampret, dan kadrun jelas telah merusak tatanan politik nasional, akibat idiom nasionalisme dan religius."

"Ini merupakan produk industri demokrasi yang menciptakan buzzer-buzzer bayaran yang perilakunya jauh dari nilai-nilai Pancasila," ucapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved