Ingin Pemilu Digelar Sesuai Usul Awal KPU, PKS: Demokrasi Tak Boleh Melahirkan Duka

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak opsi Pilkada 2024 dimundurkan ke 2025.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan, pihaknya tetap mengusulkan pemilu digelar pada 21 Februrari 2024 dan pilkada pada November 2024.

Hal itu sesuai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya.

Baca juga: Partai Buruh Targetkan Rebut 20 Kursi di DPR dan Menang di 10 Kabupaten/Kota Saat Pilkada

"Kami tetap usul fokus ke Februari 2024 untuk Pemilu, dan November 2024 untuk Pilkada, sebagaimana usulan awal KPU."

"Semua mesti besar hati mempertimbangkan beban penyelenggaran pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (8/10/2021).

Kendati demikian, Ketua DPP PKS itu menilai usulan KPU memberikan jarak antara Pemilu (Pileg dan Pilpres) dan Pilkada, masuk akal.

Sebab, dua perhelatan demokrasi itu merupakan pemilihan yang membutuhkan tenaga yang tidak sedikit.

"Usulan KPU masuk akal, karena Pemilu serentak berat di mana Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan pada hari yang sama, kampanye yang sama, dan proses perhitungan yang sama."

"Kedua, Pilkada juga pertama kali serentak, seluruh Indonesia, seluruh provinsi dan seluruh kabupaten/kota."

Baca juga: Pandemi Covid-19 Bikin Jumlah Orang Miskin di Indonesia Bertambah Menjadi 10,19 Persen

"Ini kerja raksaksa keduanya, semua mesti ingat kejadian 2019, di mana ada lebih dari 800-an petugas pemilu meninggal."

"Tidak boleh demokrasi melahirkan duka," ucapnya.

Dua Opsi KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan dua opsi soal pemilu dan pilkada.

Opsi pertama, KPU mengusulkan hari pemungutan suara pemilu digelar pada 21 Februari 2024, dan pilkada 27 November 2024.