Perludem: Pemilu 2024 Bakal Jadi yang Paling Rumit dan Kompleks dalam Sejarah Elektoral Indonesia

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, baru pertama kali terjadi dalam sejarah elektoral di Indonesia, pileg, pilkada, dan pilpres digelar bersamaan meski berbeda bulan.

"Tahun 2024 akan menjadi pemilu paling rumit, paling kompleks dalam sejarah elektoral Indonesia."

"Akibat penyelenggaraan pileg, pilpres, dan pilkada pada tahun yang sama."

Baca juga: Kubu AHY Bilang Jhoni Allen Marbun Ingin Balik lagi ke Partai Demokrat, Kuasa Hukum: Fitnah

"Meskipun hari pemungutan suaranya berbeda bulan," kata Titi dalam webinar Lembaga Survei KedaiKopi bertajuk 'Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid-19', Jumat (15/10/2021).

Terlebih, kata Titi, agenda elektoral yang paling besar dan kompleks ini, dalam proses penentuan waktu penyelenggaraannya masih tarik ulur.

Hal tersebut akan berdampak sistemik dan menjadi perdebatan yang kontraproduktif.

Baca juga: Mantan Pegawai KPK Niat Bikin Partai, Pengamat Ingatkan Beratnya Tantangan Jika Ingin Ikut Pemilu

"Justru permulaannya agak kurang kondusif ya, karena tarik ulur hari pemungutan suara."

"Melahirkan dinamika yang membawa kontroversi dan spekulasi baru, dan justru kontraproduktif," tuturnya.

Tak Cuma Soal Jadwal, Ini 5 Hal Lain Terkait Pemilu 2024 yang Belum Ada Titik Temu

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya bersama pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, telah melakukan pendalaman soal Pemilu 2024.

Ada dua opsi soal tanggal pencoblosan. Pemerintah melalui Kemenkopolhukam mengusulkan 15 Mei 2024, sementara KPU memberi usul 27 Februari 2024.

Doli mengatakan, dari 3 kali pendalaman mengenai dua opsi pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut, muncul lagi lima isu baru yang harus diperhatikan, yakni:

1. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Doli mengatakan pihaknya ingin mendapatkan kepastian, khususnya soal sengketa Pemilu.

"Makanya dalam waktu dekat ini kita akan duduk bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tentang standar dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu."