Ekonom CORE Minta Pemerintah Tetap Melanjutkan Program PEN untuk UMKM pada 2022

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 perlahan mulai mereda sejalan dengan kasus aktif Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan sejak beberapa bulan ke belakang.

Turunnya jumlah kasus aktif ini membuat perekonomian nasional perlahan mulai bangkit.

Namun, kinerja tersebut belum pulih sepenuhnya seperti saat masa-masa sebelum pandemi masuk ke Indonesia.

Baca juga: Syarat Penerbangan Longgar, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno Hatta Meningkat Tajam

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, Pemerintah harus kembali melanjutkan berbagai stimulus untuk mendukung daya beli masyarakat.

Baik itu untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ataupun perlindungan sosial.

Alasannya, lanjut Rendy, UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi sangat besar dalam perekonomian nasional.

Data statistik menunjukkan hampir 99,9 persen, pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM.

Kontribusi UMKM di sektor UMKM kepada PDB sebesar 61 persen, begitu juga di sektor investasi yang hampir sama angkanya dan yang terpenting adalah penyerapan tenaga kerja 97 persen terserap di UMKM.

Baca juga: Vina Panduwinata Bernostalgia Jalin Kolaborasi Ciamik dengan Loka Manya di Single Perpisahan

"UMKM merupakan kelompok usaha yang sangat penting dalam perekonomian kita. Proporsinya sangat besar. Apalagi usaha mikro," papar Rendy dalam diskusi bersama FMB9, Jumat (5/11/2021).

"Oleh karena itu bantuan yang berkaitan dengan UMKM khususnya ultra mikro menurut saya cukup esensial untuk dilanjutkan," sambungnya.

Untuk itu, Pemerintah diminta untuk tetap memberikan stimulus keuangan dan relaksasi kepada masyarakat yang layak menerima manfaat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Contoh program PEN sektor UMKM seperti Banpres produktif usaha mikro (BPUM) serta subsidi bunga.

Sedangkan, untuk program-program pemulihan di sektor perlindungan sosial diantaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca juga: Tahlilan Hari Pertama, Bupati Lima Puluh Kota Datang ke Rumah Vanessa Angel

"Karena kita sudah melihat di tahun lalu dan tanun ini banyak kelompok yang terbantu BPUM ini," ucap Rendy.

"Ini (BPUM) bantuan yang penting untuk dipertimbangkan untuk tahun depan," pungkasnya.

Sementara itu, Bank Indonesia dalam laporannya menyebutkan, terdapat aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik selama satu pekan ke belakang.

Berdasarkan data transaksi Bank Indonesia periode 1 November 2021 hingga 4 November 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp12,66 triliun.

Baca juga: Tiga Fakta Penting Soal Lahan 124 Hektare Milik Tommy Soeharto di Karawang yang Disita Satgas BLBI

“Nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp12,66 triliun terdiri dari beli neto di pasar SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp0,42 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp13,08 triliun” jelas Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, Jumat (5/11/2021).

Dirinya melanjutkan, premi credit default swap (CDS) 5 tahun turun ke level 78,59 bps (basis points) per 3 November 2021 dari 81,27 bps per 29 Oktober 2021.

Erwin juga mengungkapkan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.

Baca juga: Rata-rata 10 Siswa SD di Setiap Sekolah di Kota Tangerang Belum Ikut PTM di Sekolah, Ini Alasannya

Kemudian, pihaknya akan melakukan langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

“Serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan,” pungkasnya. (Tribunnews/Ismoyo)