UMK 2022

Buruh Banten Demo lagi, Pengamat Sebut Efek Anies Baswedan Langkahi Aturan Pusat

Menurut Ibrahim bahwa kebijakan yang telah dilakukan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim telah sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Mohamad Yusuf
Istimewa
Sikap anarkis buruh merusak kantor Gubernur Banten pada aksi demo tuntut kenaikkan UMP, Rabu (22/12/2021) 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Pengamat Kebijakan Publik Ibrahim Rantau memberikan tanggapannya mengenai demo buruh Banten yang menuntut revisi UMP dan UMK di Banten tahun 2022.

Menurut Ibrahim bahwa kebijakan yang telah dilakukan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim telah sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Gubernur Banten telah sesuai dalam menetapkan UMP dan UMK 2022, karena itu amanat Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengupahan" ujar Dosen yang mengajar di Unis Tangerang ini, Kamis (23/12/2021).

Menurut kandidat Doktor Kebijakan Publik Unpad itu seharusnya buruh lebih tepatnya demo ke pemerintah pusat, karena formulasi kebijakannya dari pusat.

"Kalau mau protes ya ke Presiden bukan ke Gubernur karena Kepala Daerah tidak punya diskresi atau keleluasaan menetapkan besaran upah karena itu formulasinya dari pusat," ucapnya.

Masih menurut Ibrahim, bahwa demo saat ini lebih merupakan efek kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belum lama ini merevisi UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen.

"Menurut saya demo saat ini ada efek Gubernur DKI Jakarta yang telah merevisi UMP menjadi 5,1 persen. Dan itu berimbas harapan ke daerah lain termasuk Banten," kata Ibrahim.

Menurut pemahamannya, bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP itu telah melangkahi aturan.

"Menurut saya Gubernur DKI Jakarta telah melangkahi keputusan pemerintah pusat, karena pengupahan formulasi kebijakan pusat bukan daerah. Karena tak ada diskresi Kepala Daerah soal pengupahan," ungkapnya.

Baca juga: Cara Cek Penerima BSU Rp1 Juta Lewat bsu.kemnaker.go.id atau WhatsApp dan Cara Pencairannya

Baca juga: Kisah Keluarga Komplotan Copet Asal Jakarta Beraksi di Sirkuit Mandalika, Ayah, Ibu, Anak, Tersangka

Ibrahim juga meminta kepada Presiden untuk membina Kepala Daerah yang tidak sejalan dan tidak mengikuti arahan pusat. Terlebih Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

"Presiden harus segera bertindak tegas dan membina Kepala Daerah yang tidak patuh dan melangkahi kebijakan pemerintah pusat," tuturnya.

Seperti diketahui bahwa ribuan buruh berdemo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang yang menuntut Gubernur Banten merevisi UMP menjadi 5,4 persen pada Rabu (22/12/2021) kemarin. Bahkan mereka merangsek ke dalam gedung menduduki kursi Gubernur. (dik)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved