Kecewa pada Aparat Keamanan karena Buruh Bobol Masuk Ruang Gubernur,Wahidin Halim: Itu Simbol Negara

TRIBUNTANGERANG.COM, PINANG - Gubernur Banten, Wahidin Halim, melontarkan kekecewaannya dengan aparat keamanan terkait dengan insiden buruh yang berhasil membobol ruang kerjanya saat melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu (22/12/2021).

Wahidin menilai, perbuatan para buruh tersebut melecehkan simbol negara, karena aparat keamanan tidak dapat memberikan rasa aman terhadap penyelenggara negara.

"Saya rasa harusnya aparat keamanan bisa melindungi dan memberi rasa aman terhadap para penyelenggara negara," ujar Wahidin Halim saat menggelar konfrensi pers di kediamannya di kawasan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12/2021).

"Karena buruh itu memaksa masuk ke ruangan saya, lalu mencekek staff saya, dan kemudian pintunya dibongkar, lalu masuk makan dan minum apa yang ada di situ, bahkan mereka naikin kaki sambil minta difoto, tanpa ada satupun personel ataupun petugas negara, kalau begitu namanya melecehkan negara," tegasnya..

Menurutnya, aparat keamanan seharusnya dapat menjaga apapun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, tanpa harus ada insiden apapun.

Dengan demikian, aksi para buruh merangsek masuk kedalam ruangannya dinilainya bukanlah hal biasa, melainkan sebuah ancaman. Wahidin pun mensyukuri, saat kejadian berlangsung dirinya sedang menjalani tugas di luar kantor gedung Gubernur Banten.

"Keputusan pemerintah itu harusnya di backup apapun resikonya, kalau begini berarti tidak ada upaya mempertahankan atau melindungi dari aparatur negara," kata dia.

"Bayangkan kalau ada di situ, mungkin jadi lain ceritanya, tapi Alhamdulillah saya sedang di luar menjalankan tugas, pastinya jadi perhatian banyak orang masyarakat, orang anak buah saya sampai di cekik atau dipiting," sambungnya.

Atas aksi para buruh yang masuk ke ruangannya tanpa adanya personel pengamanan, Wahidin Halim pun memutuskan untuk melapor kejadian kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Langkah tersebut dilakukan Wahidin Halim, lantaran khawatir peristiwa yang sama dapat terulang kembali ketika pemerindah daerah seperti gubernur, wali kota dan bupati dari daerah lain di Indonesia saat mengambil sebuah keputusan ataupun kebijakan.

Baca juga: Cara Cek Penerima BSU Rp1 Juta Lewat bsu.kemnaker.go.id atau WhatsApp dan Cara Pencairannya

Baca juga: Kisah Keluarga Komplotan Copet Asal Jakarta Beraksi di Sirkuit Mandalika, Ayah, Ibu, Anak, Tersangka

"Saya sudah menyiapkan konsep serta bukti-bukti untuk melaporkan perkembangan kejadian ini kepada pak Presiden Jokowi, untuk ditembuskan kepada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, departemen dan lembaga terkait seperti Kapolri juga akan saya sampaikan peristiwa ini," jelasnya.

"Saya lakukan langkah ini, karena khawatir jadi preseden ke semua gubernur, wali kota, serta bupati, karena pada takut kalau mengambil keputusan," tambahnya 

Wahidin mengharapkan, kejadian tersebut tidak terulang kembali kedepannya. Sebab menurutnya, undang-undang telah memberi kewenangan terhadap pamerintah daerah dalam mengambil keputusan yang harus diikuti olem lembaga negara lainnya.

Ia mencontohkan, sewaktu menjabat menjadi wali kota selama 10 tahun dan gubernur 5 tahun, tidak pernah mengalami kejadian serupa.

Ia menilai, aparat keamanan seharusnya memberi prioritas apabila dalam unjuk rasa massa aksi melakukan tindakan anarkis, seperti memastikan area tertentu dalam keadaan steril.