Pemilu

Pemerintah Tetapkan Tanggal Pemilu 2024, Catat Tanggalnya

Pemerintah menyetujui Pemilihan Umum (Pemilu) digelar pada 14 Februari 2024.

Editor: Ign Prayoga
Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG -- Pemerintah menyetujui Pemilihan Umum (Pemilu) digelar pada 14 Februari 2024.

Sebelumnya pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024 sebagai hari pencoblosan. Sementara 14 Februari merupakan usulan alternatif dari KPU.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (24/1/2022). Rapat itu juga dihadiri seluruh jajaran KPU dan Bawaslu.

"Pada kesempatan ini dari pemerintah menyetujui tanggal 14 Februari (hari pencoblosan Pemilu 2024). Kemudian sesuai Undang-Undang, 20 bulan sebelumnya sudah tahapan," kata Tito di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia sebagai pimpinan rapat menyatakan, telah ada hasil konsolidasi terkait jadwal Pemilu 2024. Meskipun, ada catatan-catatan dari penyelenggara pemilu dan pemerintah, terutama soal tahapan pemilu.

"Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ada kesepakatan satu tanggal yang dalam hal ini kita harapkan ada konsolidasi yaitu tanggal 14 Februari 2024," ujar Doli.

"Saya melihat masih ada perbedaan masa kampanye, KPU usul 120 hari, pemerintah 90 hari, mungkin ada yang usul dari kita 60 hari," kata Doli.

Pemilu 2024 bakal menjadi pemilu yang sangat sibuk karena mencakup pilpres, pileg, dan pilkada. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti praktik korupsi dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Komunitas Mobil Mewah Anggap Konvoi di Jalan Tol Tidak Timbulkan Kemacetan

“Pemilu masih lama. Pemilu tugasnya KPU dan Bawaslu, kenapa KPK sibuk ngurusi? Kita tidak bisa bicara lama atau tidak. Karena gejolak dan riak terus terjadi. Korupsi pun terus berlangsung. Makanya perlu kita ingatkan. Karena sekali lagi kami ingatkan korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini gak korupsi, besok belum tentu,” ujar Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, akhir 2021.

Data KPK sejak 2014 hingga Maret 2021, ada 281 anggota dewan dan 152 kepala daerah yang diproses ditangani komisi antikorupsi. Angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan angka 'pasien' KPK.

Padahal harusnya jabatan-jabatan tersebut dijalankan secara amanah karena sudah dipilih oleh konstituen.

Kumbul menyebutkan berbagai survei atau indeks persepsi terkait prinsip demokrasi, politik uang dan integritas pemilu Indonesia pun telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cenderung bernilai negatif dan mengecewakan.

Untuk itu, pemberdayaan masyarakat sektor politik menjadi salah satu strategi untuk menanggulangi persoalan tersebut.

Baca juga: Alasan MotoGP Mandalika digelar Maret, Panorama Indah dan Beri Tantangan buat Pembalap

Begitu seseorang memiliki jabatan dan kekuasaan, kata Kumbul, prinsip tidak korupsi belum tentu masih dipegang.

Untuk itu, lanjutnya, KPK berkepentingan untuk terus memberikan edukasi mengingat banyaknya pelaku korupsi yang ditangani KPK adalah kader partai politik yang notabene melalui sistem politik.

Selain itu, sebut Kumbul, tujuan edukasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman tentang pemilu, menumbuhkan sikap dan kesadaran antikorupsi, juga untuk membangun pemilu Indonesia yang cerdas dan berintegritas bagi seluruh aktor utama dan aktor pendukung yang terlibat.

Baca juga: RLC Kota Tangsel Alami Lonjakan Penerimaan Pasien Infeksi Covid-19

Melalui pemberian pemahaman antikorupsi, Kumbul menjelaskan, penyelenggara dan pemilih diharapkan mengedepankan prinsip dasar pemilu demokratis dan berintegritas serta norma etika politik, mematuhi kode etik dari free and fair election, serta menolak berbagai bentuk penyimpangan pemilu.

"Partisipasi politik masyarakat dapat berkontribusi pada proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas serta meningkatkan upaya pengawasan dan pelaporan praktik korupsi politik yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu," kata Kumbul. (Tribunnews.com)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved