Anies Didesak Segera Benahi Sanitasi untuk Atasi Ratusan Ribu Warga DKI BAB Sembarangan

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Menjelang mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2022, Anies Baswedan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.

Berbagai kritik pun mewarnai hari-hari menjelang Anies pensiun sebagai Gubernur Jakarta.

Salah satunya dari politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang terus melancarkan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Video: Mobil Terbakar Dua orang Tewas Terbakar

Berbagai persoalan menjadi sorotan pembenahan sebelum Anies pensiun pada Oktober 2022.

Kali ini, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menyoroti soal sanitasi yang berdampak buruk pada kebiasaan BAB.

Justin prihatin atas peristiwa tewasnya warga Matraman, Jakarta Timur, bernama Yeni Rosita (37).

Baca juga: Penyebaran Omicron Diklaim Masih Terkendali Jadi Alasan Anies Belum Hentikan PTM 100 Persen

Baca juga: AGENDA Sidang Munarman Senin Ini, Terbentur Aturan Kuasa Hukum Tak Bisa Merinci Identitas Para Saksi

Seperti diketahui, Yeni meninggal dunia karena terjatuh dari toilet bambu di rumahnya yang berada di bantaran Kali Ciliwung saat hendak buang air besar (BAB), Sabtu (5/2/2022). 

“Jakarta sudah menjadi Ibu Kota dari tahun 1961, sudah 40 tahun loh. Sangat tragis melihat hal seperti ini masih terjadi. Kami sedih mendengarnya,” kata Justin, Minggu (6/2/2022).

Justin berharap, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu mendorong peningkatan bantuan septik tank atau pembuatan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal.

Harapannya kejadian tersebut tidak terulang kembali, dan warga Jakarta menjadi berbudaya.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta PTM Dievaluasi, Anies Pilih Tunggu Tingkat Keterisian Rumah Sakit

Menurutnya, program revitalisasi septic tank dan MCK, belum optimal.

Sebagai contoh, program septic tank hanya memberikan bantuan untuk sekitar 2.000 KK per tahun, angka ini dinilai masih jauh dari jumlah warga yang membutuhkan di lapangan.

“Kami merasa isu sanitasi sudah seharusnya menjadi prioritas Pemprov DKI. Fokus Gubernur Anies harusnya membahagiakan warganya, tidak hanya dengan ajang balapan Formula E, tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan dasar,” jelas Justin.

Proyek revitalisasi tangki septik (septic tank) yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta masih tersisa 3.983 titik lagi.

Baca juga: SURVEI Capres 2024: Popularitas Prabowo Masih Teratas Dibayang-bayangi Anies dan Ganjar Pranowo

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah merevitalisasi 1.017 titik tangki septik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, proyek revitalisasi tangki septik telah dimulai sejak 2020 lalu dan ditargetkan selesai 2022.

Total tangki septik yang bakal direvitalisasi mencapai 5.000 titik dan tersebar di berbagai lokasi Jakarta.

Dalam proyek itu, Dinas SDA melibatkan BUMD PD Perusahaan Air Limbah (PAL) untuk mengakselerasi revitalisasi tangki septik.

Baca juga: OMICRON Merebak, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Hentikan PTM Sebulan, Ini Kata Wagub Ariza

“Subsidi ini diadakan sebagai upaya pemenuhan hak atas sanitasi layak untuk masyarakat,” kata Yusmada.

Berdasarkan data dari SDA DKI Jakarta, total revitalisasi tangki septik sampai tahun 2022 mencapai 5.000 titik.

Pada tahun 2020, revitalisasi tangki septik dilakukan di 434 titik wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Sementara pada 2021, tangki septik telah terpasang sebanyak 583 titik di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur dengan target penerima manfaat mencapai 2.000 kepala keluarga (KK) di akhir tahun 2021.

Dengan begitu, masih ada 3.983 titik tangki septik yang belum terpasang.

Kebiasaan BAB sembarangan bukan hanya terjadi di Jakarta, kota satelit seperti Depok, Tangerang dan Bekasi pun mengalami hal serupa.

Baca juga: Anies Nyatakan Jakarta International Stadium (JIS) Dapat Dimanfaatkan untuk Acara Majelis Taklim

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati, menyebutkan sudah ada 41 dari 63 kelurahan di Kota Depok yang mendeklarasikan diri sebagai kelurahan kelurahan Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).

"Pada tahun 2021 kita tambah 24 kelurahan. Totalnya sudah 41 kelurahan yang sudah deklarasi ODF atau 65 persen," kata Mary, akhir tahun 2021.

Mary menilai, ada sejumlah kriteria dalam status Kelurahan Stop BABS.

Di antaranya, di kelurahan terkait seluruh keluarga harus memiliki jamban sehat yang dilengkapi dengan tangki septik.  

Baca juga: Ridwan Kamil Puji Stadion JIS, Anies pun Tersenyum Lebar

"Ketika masih ada keluarga yang buang air besarnya sembarangan tidak menggunakan tangki septik mungkin langsung ke kali itu berarti belum ODF," sambung Mary. 

Guna meralisasikan hal tersebut, Pemkot Depok melalui Dinas Kesehatan akan melakukan pendampingan dan kerja sama dengan Forum Kesehatan Kelurahan Siaga (FKKS) dan Pokja Kelurahan Sehat. 

Harapannya, masyarakat dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

"Kalau memang kondisinya perlu dibantu pembuatan jamban, kita ada anggaran," ujarnya. 

Kelurahan yang sudah berstatus ODF diwajibkan untuk memiliki lingkungan yang sehat.

Baca juga: Anies Baswedan didesak Tiadakan PTM 100 Persen Pasca Omicron Merebak

Menurut Mary, perilaku buang air besar sembarangan berpotensi mencemari lingkungan dan kesehatan akan terganggu.

"Berbagai penyakit bisa terjadi dan timbul karena lingkungan yang tidak sehat termasuk di dalamnya stunting," jelasnya. 

Walau sudah ada 41 kelurahan yang mendeklarasikan diri sebagai wilayah Stop BABS, masih ada sejumlah kelurahan yang masih kesulitan untuk menurunkan tingkat BABS di wilayahnya. 

"Memang beberapa kelurahan yang sasarannya masih banyak. Kita cukup kesulitan dan harus dengan intervensi yang lebih masif lagi. Kalau ditanya kelurahan mana? Saya belum bisa menyebutkan datanya," ujar Mary. 

Adapun faktor yang menyebabkan buruknya sanitasi di sebuah wilayah didasarkan pada dua aspek. Yakni aspek ketersediaan rumah layak huni dan aspek perilaku masyarakat. 

"Faktor yang pertama dengan intervensi anggaran melalui bantuan. Sedangkan yang kedua ini melalui promosi kesehatan untuk selalu menyadarkan masyarakat akan pentingnya jamban sehat," papar Mary. 

Mengutip laporan Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2020, cakupan keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kota Depok tahun 2017 sebesar 84,2 persen. 

Kemudian tahun 2018 sebesar 87,93 persen, tahun 2019 sebesar 88,27 persen dan tahun 2020 sebesar 91,99 persen.

Selanjutnya, Kelurahan Stop BABS adalah kelurahan yang penduduknya 100 persen mengakses jamban sehat.

Pada tahun 2017 sebesar 6,35 persen atau empat kelurahan, sedangkan di tahun 2018 hingga tahun 2019 sebesar 19,05 persen atau 12 kelurahan, dan di tahun 2020 sebesar 26,98 persen atau 17 kelurahan.