Jokowi Minta Keluarga TNI-Polri Tak Beri Panggung untuk Penceramah Radikal

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para istri dan keluarga besar TNI-Polri senantiasa menanamkan sikap disiplin. Para istri anggota TNI/Polri juga diingatkan agar tidak mengundang penceramah radikal.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara Rapim TNI/Polri, Selasa, (1/3/2022).

"Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu, melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak ibu yang bekerja, tapi yang di rumah juga sama," kata Jokowi dalam rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Presiden mengingatkan agar ibu-ibu di lingkungan TNI/Polri tidak bisa mengumpulkan orang kemudian memanggil penceramah tanpa berkoordinasi dengan kesatuan masing-masing.

Baca juga: Suriah Bela Rusia di Majelis Umum PBB, Anggap Negara-negara Barat Bikin Berita Palsu

"Ibu-ibu kita kedisiplinannya harus sama. Menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan agar keluarga besar TNI/Polri tidak mengundang penceramah yang radikal. Menurut Jokowi, ketika ibu-ibu istri TNI/Polri hendak mengundang penceramah, mereka harus berkoordinasi dengan kesatuan.

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. (Jangan) Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," sambung Jokowi.

Presiden menekankan, kedisiplinan personel TNI dan Polri sangat berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil.

Baca juga: HUT Ke-29, Warga Harapkan Kota Tangerang Semakin Maju dan Lebih Baik dalam Melayani Masyarakat

Jokowi juga menyinggung bahwa tak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri. Menurut Jokowi, di TNI-Polri tidak ada bawahan bisa berlaku bebas kepada atasannya. "Berbicara masalah demokrasi, tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," kata Jokowi.

Jokowi menekankan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk meningkatkan kedisiplinan, mulai dari hal-hal kecil. Contohnya, mengenai pembicaraan menolak Ibu Kota Negara (IKN) yang muncul grup-grup Whatsapp. Padahal, kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

"Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," kata Presiden.

Baca juga: VIRAL, Rombongan Pengendara Supermoto Terobos Jalan Tol Pulogebang-Kelapa Gading

"Disiplin TNI/Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan," kata Jokowi.

"Hati hati. Dimulai dari hal-hal kecil, nanti menjadi besar, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI/Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," kata Presiden.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman meminta prajuritnya bersikap bijak dalam bermedia sosial, khususnya yang bisa memberikan pengaruh radikalisme ke tubuh TNI AD. Karena itu, ia mewanti-wanti bahwa dirinya tidak akan segan menghukum prajurit yang terpapar kelompok radikal.

"Saya tidak akan segan untuk menindak secara hukum kepada prajurit yang sudah terpapar kelompok radikal," kata Dudung ketika memimpin apel gelar pasukan jajaran TNI AD wilayah Jabodetabek di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: UPDATE Perang Ukraina-Rusia: Perundingan Gencatan Senjata Gagal Total, Roket Hantam Kota Ukraina