Struktur Patriarki Dianggap Mempersulit Perempuan untuk Terjun ke Politik

Gelar Pelantikan dan Rapat Kerja, KPPI Dorong Pencapaian Target Perempuan ke Parlemen

istimewa
Lis Dedeh Sekjen KPPI, Kanti W. Janis Ketua Presidium KPPI, Diah Pitaloka Ketua Presidium KPP-RI, Lenny Rosalin Deputi Kesetaraan Gender KPPPA, Saniatul Lativa Presidium KPPI 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA --  Sampai saat ini, representasi perempuan di DPR RI masih sekitar 20,9 persen. 

Diah Pitaloka selaku Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI)  mengatakan, perlu kerja keras baik KPPRI maupun KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) agar mampu meningkatkan representasi perempuan dengan kuota minimal 30 persen di DPR RI.

Hal ini agar mampu merepresentasikan kepentingan politik perempuan.

“Menuju pemilu 2024, agenda-agenda untuk ke sana sudah mulai dilakukan. Pembentukan KPU dan Bawaslu yang memberikan kuota terhadap anggota perempuan diharapkan juga meningkatkan partisipasi pemilu perempuan nantinya lebih tinggi,” ungkap Diah dalam Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Periode 2021-2026 belum lama ini.

Baca juga: Wahidin Halim Sebut Pemberhentian Sekda Banten Jangan Jadikan Komoditas Politik

Dia mengungkapkan bahwa KPPRI bekerja melalui parlemen dan memperjuangkan legislasi untuk perempuan.

Sementara bagi KPPI diharapkan mampu bergerak dari akar rumput sehingga kekuatan perempuan terkonsolidasi menjadi kekuatan politik perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi hingga sosial sehingga dan mampu menyuarakan keadilan gender bagi perempuan.

“Perempuan jangan hanya memenuhi kuota saja, tetapi juga harus berkontribusi dari bawah sehingga mampu menjadi satu kekuatan," kata Diah.

"KPPI harus menjadi wadah dan tempat konsolidasi mengangkat isu-isu perempuan dan kaum rentan. Isu perempuan harus jadi isu sentral dari banyak narasi di pemilu kita nantinya,” pungkasnya.

Baca juga: Pengamat Komunikasi Politik Perkirakan Perolehan Suara PDIP di Jawa Barat akan Merosot

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang dalam sambutannya diwakili oleh Lenny Rosalin Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA RI mengatakan, perjuangan perempuan memiliki hak dalam politik merupakan sejarah panjang bahkan sebelum Indonesia merdeka.

"Dimulai dari Kongres Perempuan ketiga dan keempat hingga akhirnya saat Indonesia merdeka, pada UUD 1945 pertama kali disebutkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum,” tegasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved