Pemilu 2024

DPW PPP DKI Rekomendasi Anies dan Kofifah jadi Capres dan Cawapres 2024 kepada DPP

DPW PPP DKI Jakarta rekomendasikan Anies Baswedan dan Khofifah Indah Parawansa sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 ke DPP PPP

DPW PPP DKI Rekomendasi Anies dan Kofifah jadi Capres dan Cawapres 2024 kepada DPP
Istimewa/@aniesbaswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, dianggap sebagai sinyal kuat untuk berpasangan dalam Pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - DPW PPP DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan dan Khofifah Indah Parawansa sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam ajang Pilpres 2024 kepada DPP PPP.

Usulan itu diputuskan dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP DKI Jakarta di Hotel Sofyan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (14/4/2/2022) petang.

“DPW PPP DKI Jakarta merekomendasikan kepada DPP PPP agar mencalonkan saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden RI dan mencalonkan Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2024,” kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PPP DKI Jakarta Farhan Hasan pada Kamis (14/4/2022) malam.

Farhan beralasan keduanya layak diusung menjadi pemimpin dan wakil pemimpin negara Indonesia karena telah berpengalaman menjadi kepala daerah. 

Baca juga: Pengamat Bilang Permintaan 2 Warga Perpanjang Jabatan Anies ke MK Sulit Dikabulkan, Ini alasannya

Saat ini, Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur dan jabatan mereka akan berakhir pada 2022 ini.

“Rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada DPP dalam Rapimnas DPP PPP yang akan digelar pada Jumat (15/4/2022),” ujar Farhan.

Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan agar DPP dan Fraksi PPP DPR RI memperjuangkan revisi UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Regulasi baru itu diharapkan bisa memberi rasa keadilan, bermatabat dan lebih berpihak kepada kearifan lokal masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Kota Jakarta dengan memasukan ketentuan BAB dan pasal tentang keberadaan majelis adat masyarakat Betawi.

“Kemudian tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat Jakarta terkait perubahan kewenangan otonomi pemerintahan di tingkat provinsi atau kota,” ungkapnya. (faf)
 
 
 
 
 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved