273 Personel Gabungan Dikerahkan saat Aksi Unjuk Rasa Buruh May Day Fiesta

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta DPR untuk tidak mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) terkait Omnibus Law.

"Saya dan buruh meminta untuk anggota DPR masuk kembali, setelah reses jangan mengesahkan RUU PPP," kata Said Iqbal kepada wartawan, Sabtu (14/5/2022).

"Karena itu bisa berbahaya bagi hukum, dan di mana partisipasi publik dihilangkan dalam revisi RUU PPP," ucapnya.

Baca juga: Buruh Ungkap Alasan Lebih Pilih GBK Ketimbang JIS untuk May Day, Tegaskan Tidak Ada Alasan Politis

Baca juga: Polda Metro Jaya Antisipasi Penyusup saat Perayaan Hari Buruh di GBK Senayan Besok

Dia menambahkan, dalam membentuk undang-undang, harus didiskusikan dengan buruh agar pengesahan diketahui masyarakat luas.

Said Iqbal mengatakan, jika tuntutan buruh tidak dipenuhi, maka sekitar 5 juta buruh pabrik di Indonesia akan menghentikan produksi alias mogok kerja.

Mereka akan berkumpul di titik-titik di seluruh kota Industri.

“ Kami juga sudah mempersiapkan mogok kerja selama tiga hari tiga malam, sudah di putuskan akan dilakukan pemogokan umum," tutur Said.

Said mengatakan, selama tiga tahun bekerja, buruh sudah tidak naik upah.

Menurut dia, daya beli buruh menurun. Upah tidak naik merugikan buruh ketika harga bahan pokok naik.

"Daya beli juga turun menjadi 30 persen," kata Said Iqbal.