Pj Gubernur Banten Al Muktabar Bahas Strategi Penanganan Stunting dan Gizi Buruk

TRIBUNTANGERANG.COM, KOTA SERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar membahas strategi penanganan stunting dan gizi buruk di Provinsi Banten.

Al Muktabar membahasnya saat rapat kerja dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sabtu (14/5/2022).

Pasalnya, penanganan stunting dan gizi buruk menjadi menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Yang menjadi agenda kita bersama, tentu di samping hal yang sudah tersusun dalam APBD Provinsi Banten 2022, kita lakukan langkah-langkah semakin terarah kepada capaian visi misi Presiden dan Wakil Presiden," kata Al Muktabar seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (14/5/2022).

Dia menuturkan, Pemprov Banten sedang menelusuri data-data sesuai identitas orangtua yang memiliki balita.

Langkah selanjutnya, pihaknya bakal melakukan sejumlah langkah-langkah penanganan dan pencegahan agar tidak ada anak-anak yang bermasalah terhadap tumbuh kembangnya.

"Beberapa instrumen itu yang melibatkan kabupaten dan kota nanti harus ada kesepakatan."

"Misalnya terkait dengan pengalokasian bantuan keuangan yang harus ada persentasenya untuk penanganan kedua masalah di atas," ujarnya.

Baca juga: Angka Stunting Anak di Kota Tangsel Naik 2 Persen Harus Ditangani Lintas Organisasi Perangkat Daerah

Baca juga: Ade Fitrie Kirana Dukung Pencegahan Stunting karena Anak Masa Depan Indonesia

Dia menuturkan, OPD dan Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan penanganan dan pembinaan gizi buruk dan stunting.

Menurutnya, ada tiga tahapan pendekatan yang akan dilakukan pihaknya terkait penanganan stunting dan gizi buruk pada anak.

Serta penanganan pendekatan charity atau memberikan bantuan makanan yang kaya akan kandungan gizinya.

"Yang kedua mengedukasi masyarakat untuk mandiri, karena jika tidak dilakukan edukasi maka bisa dipastikan mereka akan kembali kepada persoalan pertama," katanya.

Keluarga yang sudah mendapatkan edukasi untuk mandiri, bisa diberikan pembekalan berbagai macam usaha dan modal usaha

"Ketika itu sudah dilakukan, kita akan meningkat pada level ketiga, memberikan konektivitas terhadap pembiayaan usaha mereka, bisa lewat KUR atau yang lainnya," ujarnya.

Dia berharap, upaya itu dilakukan komprehensif dan berkelanjutan sehingga hasilnya maksimal.

Menurutnya, dalam upaya itu membutuhkan kerjasama antar masing-masing OPD.

Al Muktabar menambahkan, semua bisa berperan dalam kasus stunting dan gizi buruk seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Misalnya, mereka bertugas mendistribusikan barang kebutuhan sampai tujuan.

Baca juga: Pantau Tumbuh Kembang Anak Secara berkala untuk Cegah kesalahan Penanganan Stunting

Baca juga: Sachrudin Ungkap Angka Stunting di Kota Tangerang Terendah di Provinsi Banten

Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Serta Dinas pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Kesehatan dan dinas lainnya sesuai kewenangannya masing-masing.

Mereka bisa ikut melakukan upaya mengentaskan persoalan gizi buruk dan stunting.

Berdasarkan hasil survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021 Provinsi Banten menempati posisi kelima terbanyak balita stunting setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Banten salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Tanah Air tahun 2022.

Berdasarkan data, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak berada pada kategori zona stunting kuning dengan prevalensi 20-30 persen.

Untuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masuk pada kategori zona stunting hijau dengan prevalensi 10-20 persen.

Sedangkan Kabupaten Pandeglang masuk kategori zona merah stunting karena prevalensinya 37,8 persen atau jumlah stunting terbanyak se-Banten.

"Untuk itu, sebagaimana arahan dari bapak Presiden, target penurunan angka stunting itu sebesar 14 persen. Syukur kalau kita bisa lebih baik dari itu," kata Al Muktabar.