HMI Pertanyakan Ketimpangan Kampung Kumuh di Jakarta

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Depok mempertanyakan langkah pemerintah untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi antara masyarakat kampung kumuh dengan kampung perkotaan.

Tidak dipungkiri meski masih menyandang status Ibu Kota Negara (IKN), namun perkampungan kumuh tetap ada di Jakarta.

“Bagaimana ke depan kita mempersiapkan bahwa kampung kumuh ini menjadi kampung kota atau naik kelas. Karena selama ini tidak dilirik, dan kita melihat ada gedung pencakar langit tapi banyak juga di tepi-tepi sungai dan selokan ada permukiman kumuh,” kata Ketua Umum HMI Cabang Kota Depok Wendy Aprilianto saat diskusi ‘Jakarta Masa Depan’ yang digelar Warta Kota pada Senin (23/6/2022).

Kata Wendy, penataan kampung kumuh menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Baca juga: Jakarta Punya Segudang Masalah, Pemindahan Ibu Kota Jadi Momentum Evaluasi

Selain itu, dia mempertanyakan soal aspek lingkungan untuk daerah penyangga Jakarta seperti Kota Depok tentang suplai air bersih, kemacetan dan banjir jika IKN dipindah ke Kaltim.

“Apakah Jakarta ke depan ini menjadi green government, apakah ada wacana itu, karena bukan hanya wacana bisnis yang kita bisa menjadi New York, dan saya rasa mampu. Tapi apakah wacana green government itu akan direalisasikan,” imbuhnya.

Wendy mengatakan, masyarakat Jakarta yang mendapatkan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan baru mencapai 60 persen.

Bahkan 50 persen warga di Jakarta hidup di kampung perkotaan, sedangkan 50 persen lagi kampung kumuh.

Baca juga: Warta Kota Network Bahas Nasib Jakarta Setelah Tidak Lagi Berstatus Ibu Kota

Dia meyakini, pemindahan ini tidak akan berpengaruh buruk terhadap bisnis bagi daerah yang tidak lagi berstatus sebagai IKN.

Hal ini belajar dari pengalaman negara Amerika Serikat, yang memindahkan IKN dari New York ke Washinton DC.

Meski tidak lagi menjadi IKN, tapi New York mampu berkembang pesat menjadi sentra bisnis di salah satu negara bagian di Amerika Serikat.

“Saya meyakini tidak akan berpengaruh pada proses bagaimana proses Jakarta ini, karena tidak ada ceritanya di berbagai negara pemindahan IKN, itu ibu kota yang ditinggalkan mengalami penurunan secara bisnisnya,” ucapnya.

Baca juga: Jalan Protokol Diusulkan Dikelola DKI Saat Ibu Kota Pindah, Ini Respons Wagub Ariza

Meski demikian, Wendy mendukung rencana Pemerintahan Jokowi yang ingin memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Dia menganggap, rencana wacana pemindahan IKN ini sudah sangat lama, dan akhirnya berhasil direalisasikan di zaman Jokowi.

“Saya sebagai anak bangsa sangat bangga sekali, dan menyambut pemindahan IKN itu. Acara diskusi ini juga sangat bagus sekali untuk melihat prospek bagaimana Jakarta ke masa depannya,” imbuh Wendy.

Sementara itu Ketua Panitia Acara Diskusi Ignatius Prayoga menyesalkan ketidakhadiran Pemprov DKI Jakarta dalam diskusi ini.

Baca juga: Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Budayawan Ridwan Saidi Minta Sektor Pariwisata Diperkuat

Padahal diskusi tersebut digelar untuk membicarakan nasib Jakarta pasca IKN dipindah ke Kalimantan Timur.

“Seharusnya Pemprov DKI Jakarta dapat hadir memenuhi undangan yang kami berikan, karena bagaimanapun juga masyarakat ingin mengetahui perspektif dari Pemprov DKI terkait pemindahan IKN yang diputuskan pemerintah pusat,” kata Prayoga. (faf)