Pengamat Kecewa Menteri Perdagangan Diisi Partai, Bhima: Beri Waktu 100 Hari

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan resmi menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI menggantikan Muhammad Lutfi.

Zulkifli dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Banyak tugas yang akan diemban ayah dari Zita Anjani ini, terutama untuk mengurusi harga minyak goreng yang tak kunjung stabil.

Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan, sejumlah tugas yang akan dijalankan Zulhas, panggilan Zulkifli Hasan.

Baca juga: Putra Papua Dilantik Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri, Siapa Sosok Wempi Wetipo?

Baca juga: Namanya Kuat Diisukan Reshuffle Jokowi, ini Sosok Mendag Lutfi Pernah Jadi Menteri di Era SBY

Pertama, menyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng.

Kedua, melakukan pembersihan di internal mendag khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan.

Ketiga, melakukan sinkronisasi data dengan lembaga lain sehingga kebijakan lebih terintegrasi.

Keempat, memperluas pasar ekspor ke negara alternatif melalui intelijen pasar dan koordinasi dengan atase perdagangan maupun kedutaan besar di negara potensial.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Bima Arya Beri Bocoran PAN Dapat Satu Kursi Menteri

Kelima, evaluasi perjanjian perdagangan bebas yang merugikan daya saing indonesia.

Keenam, mengatur porsi barang impor di e-commerce.

Bhima melanjutkan, meski sedikit kecewa karena jabatan menteri perdagangan diemban dari ketua umum partai politik, tetapi, ia akan melihat ke depannya kinerja yang akan dijalankan pria kelahiran Lampung itu.

"Tentunya ada sedikit kekecewaan kalau Mendag berasal dari ketum parpol ya," ucap Bhima saat dihubungi Wartakotalive.com, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Nasdem Heran Erick Thohir Bicara Mafia Bibit Pertanian, Apa di Kementerian BUMN Tidak Ada Mafia?

"Padahal Mendag adalah yang paling disorot kinerjanya dan PR tantangan ke depan bukan hanya soal menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri tetapi juga meningkatkan kinerja ekspor dan bagaimana perdagangannya juga bisa berkoordinasi dengan kementerian sektoral lainnya, tetapi diisi ketum parpol bukan yang berasal dari profesional," imbuhnya.

Bhima mengatakan, Zulhas bisa diberi waktu 100 hari ke depan.

"Kalau ini kan pilihan dari presiden 100 hari ke depan apakah persoalan yang paling sederhana yaitu minyak goreng secara nasional harga bisa turun dibawah harga eceran tertinggi (HET)," paparnya.