Pelecehan di Angkot

Legislator DKI Nilai Rencana Pemisahan Tempat Duduk di Angkot Tidak Berjalan Efektif Cegah Pelecehan

Rencana Dishub DKI Jakarta yang pisahkan tempat duduk penumpang perempuan dan laki-laki di angkot, upaya pencegahan pelecehan dinilai tak efektif

Tribun Tangerang/Fitriyandi Al fajri
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari nilai rencana pembatasan tempat duduk di angkot tidak efektif cegah pelecehan di angkot 

TRIBUNTANGERANG.COM, GAMBIR -- Rencana Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang ingin memisahkan tempat duduk penumpang perempuan dan laki-laki di angkutan kota (angkot) sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan, dinilai tidak akan efektif.

Legislator DKI Jakarta menganggap, langkah itu hanya memberi efek jangka pendek saja.

“Kebijakan tersebut tidak efektif, hanya sebagai solusi jangka pendek dan tidak berkepanjangan, belum lagi Dishub tidak memikirkan ruang angkot yang sempit untuk membagi hal tersebut, berbeda dengan Transjakarta atau KRL Commuter Line yang memiliki ruang luas,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pada Selasa (12/7/2022).

Eneng mengatakan, masalah yang terjadi bukan hanya soal implementasi dari kebijakan tersebut, tapi bagaimana pengawasan dan penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum agar tidak terulang lagi kejadian pelecehan.

Baca juga: Terkait Pelecehan di Angkot, akan ada Juklak Pemisahan Penumpang, Perempuan Duduk di Sebelah Kiri

Baca juga: Beredar di Medsos, Seorang Wanita Jadi Korban Pelecehan di Angkot M44

Pemerintah bersama semua stakeholder baik itu institusi Komnas HAM, Komnas Anak dan Perempuan, juga LSM lainnya harus duduk bersama membahas strategi berkepanjangan agar tidak lagi terjadi pelecehan di transportasi umum angkot.

“Dengan duduk bersama, diharapkan bisa melahirkan solusi jitu menanggulangi hal tercela tersebut terjadi lagi,” ujar Eneng yang juga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.

Menurut Eneng, maraknya tingkat kekerasan dan pelecehan seksual tentu menjadi perhatian semua pihak.

Karena itu pemerintah perlu juga merumuskan sistem untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan warga saat berada dalam transportasi umum.

Baca juga: Kasus Pencabulan di Angkot M44 Berawal Korban Hendak Berangkat Kerja, Sempat Menampar Pelaku

Baca juga: Susan Sameh Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual Ajak Perempuan Berani Bersuara

“Menurut Amnesty International bahwa pelecehan dan kekerasan seksual termasuk kasus HAM berat," ucapnya.

"Jadi tindakan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual harus ditangani secara sistematis terorganisir agar bisa memutus mata rantai dan selanjutnya mencegah terjadinya kembali pelecehan seksual,” kata Eneng.

“Kewajiban masyarakat melaporkan pelaku pelecehan seksual juga telah diatur secara hukum. Dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sudah disahkan pada tanggal 12 April 2022 lalu,” sambungnya.

Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta untuk memberi hukuman seberat-beratnya pada pelaku pelecehan atau kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga sembilan bulan penjara.

“Tak hanya itu, UU TPKS juga mengatur pelecehan seksual fisik sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Pasal 6 UU TPKS, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300 juta,” tutupnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved