Polisi Tembak Polisi

Komnas HAM: ada Dugaan Kuat Kekerasan Seksual yang Dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya beberkan kesimpulan atas kematian dari Brigadir J.

Tribun Tangerang/Alfian Firmansyah
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat beri kesimpulan Komnas HAM terkait kematian Brigadir J, Kamis (1/9/2022) 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya beberkan kesimpulan atas kematian dari Brigadir J.

Hal ini setelah pihak Komnas HAM memberikan berkas laporan rekomendasi kepada pihak Polri tadi pagi pukul 10.00 WIB, Kamis (1/9/2022).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, terdapat lima poin penting terkait kasus kematian Brigadir J


Pertama, telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Jalan Duren Tiga nomor 46 Jakarta Selatan. 

Kedua, pembunuhan Brigadir J merupakan bagian Ekstra Judicial Killing, artinya pembunuhan itu di luar hukum dan tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu.

"Ketiga, berdasarkan rangkaian hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap brigadir J melainkan adanya  luka tembak," ujar Beka di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).

Beka menyebutkan, bahwa penyebab  kematian Brigadir J yaitu terdapat dua luka tembak, satu di kepala dan yang satunya berada dada sebelah kanan. 

Baca juga: Komnas HAM Perlihatkan Cuplikan Video Penampakan Brigadir J, Sudah Tewas dengan Kondisi Tengkurap 

Baca juga: Komnas HAM Belum Pernah Bertemu dengan Istri Ferdy Sambo, Keterangannya Sangat Penting

Keempat, terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada  Istri Ferdy Sambo yaitu Putri Candrwathi di Magelang tanggal 7 Juli 2022. 

"Kelima, terjadinya obstruction of Justice atau penghilangan barang bukti di dalam pengungkapan peristiwa kematian J," tutur Beka. 

Beka juga menambahkan, laporan rekomendasi yang di berikan hanya khusus untuk Polri saat ini.

"Nanti akan menyusul juga rekomendasi kepada Presiden dan DPR sesuai dengan undang-undang 39 tahun 99," ucap Anam. (M32)

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved