Lakukan Antisipasi, Pemkab Tangerang Siapkan Program Bantuan untuk Warga Terdampak Harga BBM

TRIBUNTANGERANG.COM, TIGARAKSA -- Pemkab Tangerang telah menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi berbagai situasi yang mungkin terjadi ketika harga BBM naik.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, pihaknya telah membuat beberapa perhitungan dan skema bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga Kabupaten Tangerang.

Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, dalam hal BLT untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, Pemkab Tangerang tak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Kami belum dapat informasi tentang skema dari pemerintah pusat seperti apa, tapi kami berinisiatif untuk membuat perhitungan," kata Ahmed Zaki Iskandar dalam perbincangan dengan TribunTangerang.com di Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Bupati Tangerang dua periode ini menambahkan, pihaknya juga mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM pendapatan Kabupaten Tangerang. Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, pihaknya terus melakukan upaya agar target pendapatan Kabupaten Tangerang tahun 2022 terlampaui.

Kenaikan harga BBM akan berdampak ke sektor lain. Kenaikan harga BBM akan memunculkan efek domino.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari.

"Kebijakan menaikkan harga BBM bak buah simalakama. Tak dinaikkan, finansial APBN makin bleeding (berdarah) dan akan mengorbankan sektor lain," tutur Tulus Abadi saat dihubungi, Sabtu (3/9/2022).

"Jika harga BBM dinaikkan, potensi efek dominonya sangat besar, berpotensi memukul daya beli masyarakat konsumen, yang ditandai dengan tingginya inflasi," katanya.

YLKI lantas memberi sejumlah catatan yang harus diperhatikan pemerintah setelah menaikkan harga BBM.

Pertama, pemerintah harus menjamin rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak signifikan pasca-kenaikan harga BBM.

Tulus mengatakan, jalur distribusi harus lebih disederhanakan dan dilancarkan, sehingga tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan.

"Jangan jadikan kenaikan harga BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan, dan komoditas lainnya," ujarnya.

Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus tetap memberikan subsidi pada angkutan umum, atau insentif lainnya.

Sehingga, lanjut dia, dapat meminimalisir potensi kenaikan tarif angkutan umum menyusul kenaikan harga BBM.

"Tingginya kenaikan angkutan umum, justru akan kontraproduktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri, karena akan ditinggalkan konsumennya, dan berpindah ke sepeda motor," papar Tulus.

Tulus juga meminta kenaikan harga BBM harus diikuti upaya reformasi pengalokasian subsidi.

Artinya, penerima subsidi BBM benar benar pada masyarakat yang berhak, sesuai nama dan alamat tinggal penerima.

Sebab, kata dia, kajian Bank Dunia mencatat 70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena dinikmati kelompok menengah dan mampu.

"Fenomena ini tidak boleh dibiarkan," ucapnya.

YLKI juga meminta pemerintah harus berupaya mengantisipasi potensi lonjakkan harga minyak dunia di masa mendatang.

Menurut Tulus, upaya tersebut bisa dilakukan dengan menyiapkan dana tabung minyak. Dengan dana ini, jika harga minyak mentah sedang turun, maka selisihnya bisa disimpan dalam oil fund tersebut.

"Dan jika harga minyak mentah sedang naik, maka tidak serta merta harga BBM di dalam negeri harus naik," sarannya. (*)