Kenaikan BBM
Ada Topeng Joko Widodo dan Puan Maharani saat Mahasiswa Aksi Unjuk Rasa di Patung Arjunawiwaha
Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di sekitar patung Arjunawiwaha, Jakarta Pusat.
Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Intan UngalingDian
TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di sekitar patung Arjunawiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).
Massa yang berdemonstrasi antara lain Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta.
Pantauan Tribuntangerang.com, pada pukul 16.45 WIB, ada mahasiswa yang memakai topeng bergambar Presiden RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Perempuan yang memakai topeng Puan Maharani memegang kertas bertuliskan, 'Rounde 3 subsidi BBM naik.'
Sedangkan pria yang memakai topeng Joko Widodo memegang kertas bertuliskan, 'Rounde 2 RUU Omnibus Law.'
Aksi unjuk rasa itu juga diwarnai dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun ditujukan untuk Puan Maharani yang berulang tahun pada 6 September lalu.
Kemudian, delapan mahasiswa yang memakai topeng juga memakai kalung yang bertuliskan polisi, buruh, dan petani.
Baca juga: Polisi Tangkap 5 Orang Diduga Penyusup Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda
Baca juga: Imbas Kenaikan Harga BBM, Harga Beras Ikutan Naik, Pembeli: Yang Penting Barangnya Ada
Salah satu mahasiswa mengatakan, dia menolak kenaikan harga BBM.
"Menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena berdampak secara signifikan terhadap berbagi sektor kehidupan."
"Kedua, menuntut pemerintahan mengandalkan APBN untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak bagi masyarakat," ujar Koordinator aksi dan Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo.
Selain itu, mahasiswa menyoroti pemerintah yang terus melanjutkan proyek dari APBN tapi mengurangi anggaran untuk subsidi BBM.
"Katanya kan subsidi BBM itu membebani APBN, padahal ada beban beban dari pemerintah lain yang lebih membebani APBN, seperti proyek IKN, dan proyek tersebut minim urgensi terhadap masyarakat umum," tutur Bayu.