Kasus Brigadir J

Iptu Hardista Pramana Tampubolon Dianggap Tidak Profesional Dijatuhi Sanksi Demosi 1 Tahun

Iptu Hardista Pramana Tampubolon divonis sanksi demosi selama satu tahun oleh majelis sidang Komisi Kode Etik Polri.

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Intan Ungaling Dian
Tribun Tangerang/Ramadhan LQ
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dia mengatakan, Iptu Hardista Pramana Tampubolon divonis sanksi demosi selama satu tahun oleh majelis sidang Komisi Kode Etik Polri. 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Iptu Hardista Pramana Tampubolon divonis sanksi demosi selama satu tahun oleh majelis sidang Komisi Kode Etik Polri.

Mantan Panit I Unit 1 Den A Ropaminal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut dijatuhi hukuman karena dianggap tidak  profesional saat penanganankasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

"Sanksi administrasi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, semenjak dimutasikan di Yanma Polri," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (23/9/2022).

Keputusan tersebut berdasarkan hasil sidang etik terhadap Hardista Pratama yang berlangsung Kamis (22/9/2022).

Selain itu, Hardista dijatuhi sanksi berupa sanksi etika karena yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan tercela.

Dia wajib minta maaf secara lisan kepada tim KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri.

"Kemudian yang berikutnya kewajiban pelanggar untuk pembinaan mental dan kepribadian, kejiwaan, dan keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1 bulan," kata Dedi.

Baca juga: Sidang Etik AKP IF Pelanggaran Ringan-Sedang Kasus Penyelidikan Kematian Brigadir J Kategori

Baca juga: Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Diundur Pekan Depan Gara-gara Saksi Kunci Sakit

Hardista dinilai terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf C dan atau Pasal 6 Ayat 2 huruf B.

Dan atau Pasal 10 Ayat 1 huruf F Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.

Atas keputusan hasil sidang etik tersebut, Hardista menerimanya dan tak mengajukan banding.

"Itu keputusan dari sidang kode etik kemarin. Untuk pelanggaran, tidak profesional di dalam melakukan proses penyidikan terkait tindak pidana dugaan penembakan itu," tutur Dedi. 
 
 
 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved