Legislatif
Pandemi Menyurut, DPRD Kota Bekasi Bersiap Kunjungan ke Luar Negeri, Nilainya Fantastis
Anggaran Kunker Luar Negeri DPRD Kota Bekasi Bernilai Fantastis Tuai Kritikan dari Ketua DPD PSI Kota Bekasi Tanti Herawati
Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Lilis Setyaningsih
lihat foto
TRIBUNTANGERANG.COM, BEKASI -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi kembali menyoriti terkait anggaran kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPRD Kota Bekasi.
Pasalnya anggaran yang dianggarkan itu bernilai miliar rupiah.
Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati mengatakan jika apa yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat.
Apalagi saat ini masyarakat masih dalam situasi sulit ditengah pandemi hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Ini menunjukkan sifat anggota-anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak memiliki empati pada penderitaan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini," kata Tanti Herawati, Senin (26/9/2022).
Diungkapkan oleh Hera, sapaan Tanti Herawati, jika DPRD Kota Bekasi tercatat memiliki anggaran perjalanan dinas biasa ke luar negeri sebesar Rp6,9 miliar.
Dana ini diperuntukkan untuk kunjungan ke Uni Emirat Arab, Australia, dan Turki di penghujung 2022 ini.
Selain anggaran perjalanan dinas keluar negeri, Hera menyebut jika anggaran dinas biaya juga memiliki nilai anggaran yang cukup besar.
Dimana dalam total seluruhnya berjumlah Rp23, 8 miliar.
Dengan nilai anggaran yang fantastis itu untuk 'sekedar' kunjungan ke luar negeri dianggap sangat menyakiti masyarakat.
Baca juga: Injak Sopir Truk Tanah yang Dihukum Push Up, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Dikecam Netizen
"Jika anggaran ini digunakan untuk memberikan bantuan bagi rakyat miskin atau untuk membantu UMKM, tentu akan jauh lebih berguna ketimbang untuk anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri," katanya.
Apalagi kondisi masyarakat yang saat ini tengah dalam kesulitan setelah dihantam pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
Maka, pihaknya pun meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk membatalkan rencana tersebut, dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat
"Jika mereka masih berkeras untuk tetap menghambur-hamburkan uang rakyat, kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan rencana ini," ucapnya.
Baru Wacana
