Sosok
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Dianggap Lebih Sibuk Pencitraan Dibanding Mengevaluasi Harga
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Minta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Kurangi Pencitraan, Lebih Baik Evaluasi HET
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Lilis Setyaningsih
TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menilai, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan lebih sibuk pencitraan dibanding mengevaluasi harga eceran tertinggi (HET) pangan.
Hal itu disorot Ikappi setelah 100 hari Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi Mendag.
Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikappi Ahmad Choirul Furqon, mengatakan Zulhas belum banyak melakukan hal yang signifikan, khususnya hak yang berkaitan dengan pedagang pasar.
Ahmad berharap Zulhas terus fokus terhadap kerja yang menyentuh kehidupan masyarakat kecil.
“Kami melihat Mendag cenderung terlalu banyak pencitraan. Kami paham bahwa sudah menjelang Pemilu 2024 dan sangat wajar apabila ketua Partai ingin elektabilitas lembaganya naik, namun kami berharap Menteri jangan terlalu banyak pencitraan dulu,” kata Furqon berdasarkan keterangannya pada Rabu (28/9/2022).
Menurut dia, jika kinerjanya baik sebagai Mendag, kepercayaan publik juga akan naik terhadap partai yang dipimpinnya.
Namun pasca kenaikan harga BBM subsidi, biaya sembako terus mengalami kenaikan.
“Sebagai menteri teknis yang langsung berhubungan dengan ini kami berharap Mendag bisa muncul sebagai problem solver. Jadi, urusan pencitraan kami harap dikesampingkan terlebih dahulu,” ujar Furqon.
Dia mengatakan, ini banyak sekali hal yang harus dipelajari oleh Zulhas sebagai Mendag.
Karena itu, langkah yang lebih baik adalah Zulhas fokus dalam mempelajari permasalahan, seperti evaluasi harga eceran tertinggi dan permudah distribusi pangan.
Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Yakin Harga Mi Instan Meroket Seperti Perkiraan SYL dan Sandiaga Uno
Baca juga: PAN Jakarta Barat Ajukan Anies Baswedan dan Zulkifli Hasan sebagai Kandidat Capres 2024
Furqon juga mengingatkan adanya intruksi dari Presiden RI Joko Widodo terkait food security atau ketahanan pangan untuk menghadapi situasi krisis pangan.
Bahkan ancaman itu sudah disampaikan berulang oleh Presiden RI dalam berbagai kesempatan.
“Apabila hal ini diacuhkan tentu ini menyalahi aturan, padahal tugas seorang menteri yaitu membantu Presiden dalam menajemen negara. Presiden memberikan imbauan ini tentu berdasarkan data yang akurat, terlebih Food And Agricultural Organization (FAO) juga berkali kali memberikan red alert adanya bahaya krisis pangan,” katanya.
“Kementan sebagai kementerian teknis yang menyiapkan produk, Kemendag sebagai manajemen dalam distribusi barang, kalau kedua lembaga ini kerja sama dengan baik, maka Indonesia tidak akan ada krisis pangan,” lanjutnya. (faf)