Literasi
Mariana Ginting: Tugas Akhir Mahasiswa Jarang Dibaca Masyakarat Karena Bahasanya Kaku
Bahasa yang digunakan mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhirnya terlalu kaku, sehingga kurang menarik.
TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Untuk menambah jumlah penulis di Indonesia, perlu adanya regulasi atau kebijakan yang mewajibkan setiap lulusan akademik selain skripsi, tesis, disertasi, juga menulis buku populer yang ber-ISBN sesuai dengan minat mahasiswa bersangkutan.
Hal itu disampaikan Pustakawan Ahli Utama, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Mariana Ginting, saat memberikan orasi ilmiah dalam kegiatan Orasi Ilmiah Pustakawan Ahli Utama yang diselenggarakan Perpusnas, Selasa (11/10/2022).
Perlu adanya regulasi atau kebijakan tersebut, menurut Mariana Ginting, berdasarkan pengamatannya, hasil tugas akhir mahasiswa jarang dibaca oleh masyarakat.
Pasalnya, bahasa yang digunakan mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhirnya terlalu kaku, sehingga kurang menarik.
“Kalau mahasiswa juga menulis buku populer sesuai minatnya, maka karya dan jumlah penulis akan bertambah serta topik yang dibahas juga akan bervariasi,” ujarnya.
Selain itu, perlu adanya jaringan penerbit yang kuat dan dapat berbagi sumber daya.
"Sehingga penyebaran terbitan akan menekan biaya distribusi dan membuat harga buku lebih murah," katanya.
Lebih lanjut Mariana Ginting mengatakan, penetrasi teknologi digital berdampak kepada timbulnya pergeseran kebiasaan membaca buku.
Saat ini, para pembaca dimudahkan untuk mendapatkan informasi melalui gawai yang mereka miliki.
Seiring dengan penetrasi teknologi digital, penerbit juga dihadapkan dengan tuntutan baru untuk beralih menggunakan platform digital guna meningkatkan penjualan bukunya.
“Tidak hanya buku dalam bentuk cetak, penerbit harus mampu menjual buku berformat digital,” katanya.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama, Kamaludin, dalam orasi ilmiahnya memaparkan pustakawan juga berperan dalam penataan sumber daya audiovisual terintegrasi nasional.
Dia mendapati kondisi bahwa sumber daya audiovisual yang dimiliki empat lembaga yakni LIPI, LAPAN, BPPT, dan BATAN yang tergabung dalam BRIN, belum terintegrasi.
