Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna Beri Solusi Mengurai 7 Titik Kemacetan di DKI Jakarta

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menyebutkan bahwa ada 7 titik kemacetan di DKI Jakarta.

Menurut Yayat Supriatnya, 7 titik kemacetan di DKI Jakarta itu dapat diurai.

Ahli planologi dan tata kota itu mengatakannya saat acara Focus Group Discussion (FGD) tentang pengaturan jam kerja, di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2022).

"Terdapat tujuh simpul yang menjadi bottle neck besar, mulai dari Cawang, Pancoran, Kuningan, Semanggi, Slipi, Tomang, dan Grogol, itu merupakan crossing semua," ujar Yayat Supriatna.

Dia menjelaskan, tujuh simpul tersebut merupakan tempat bertemunya para pekerja dari berbagai wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Pola pergerakan para pekerja menuju ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sekitar 40-60 persen.

Yayat Supriatna mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar mengendalikan pergerakan masyarakat ke kantor-kantor di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

"Karena banyak pekerja yang berasal dari Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya, yang menuju perkantoran di dua wilayah tersebut saat jam kerja," ujar Yayat.

Baca juga: Jalan Raya Mauk Macet Sepanjang 5 KM Gara-gara Banjir di Periuk dan Kota Bumi Kota Tangerang

Baca juga: Pulang Kantor Mau Cus ke Soekarno-Hatta, Inilah Jadwal KA Bandara yang Bebas Macet dan On Time

Dia menjelaskan,  Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat merupakan kantong perkantoran yang menjadi ladang rezeki bagi banyak orang.

Data warga yang paling banyak mengendarai mobil berasal dari Bekasi dan Depok, mayoritas masyarakat menengah ke atas.

"Penggunaan mobil itulah yang menyebabkan kemacetan di Tol Jagorawi karena banyak mobil yang dari Bekasi atau Depok menuju Jakarta saat jam kerja," ucap Yayat.

Yayat Supriatna mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar perkantoran di dua wilayah tersebut menerapkan work from home (WFH) secara bergantian bagi karyawannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, FGD  melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan.

FGD bertujuan mendiskusikan lanjutan pengaturan jam kerja yang beberapa waktu lalu disampaikan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Narasumber dalam FGD tersebut antara lain perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta, Nurjaman, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) .

Pakar Planologi dan Tata Kota, Yayat Supriatna dan pakar kebijakan sektor transportasi dan perkotaan Azas Tigor Nainggolan.