Lurah Pondok Kacang Timur Kota Tangerang Selatan Emosi saat Dituding Tidak Memihak Warga

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Ratusan orang berunjuk rasa di belakang kantor Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Selasa (15/11/2022).

Mereka tergabung dalam forum komunikasi antar warga Pondok Kacang Timur menolak rencana pengukuran ulang tanah yang dilakukan pemilik lahan. 

Warga menduga, fasilitas umum seperti sekolah dasar, lapangan bola dan puskesmas setempat ikut diukur ulang yang luasnya mencapai 1,9 hektar.

Salah satu pengunjuk rasa, Lala mengatakan, warga melakukan orasi dan ingin bertemu Lurah Pondok Kacang Murtado  mengetahui duduk perkara lahan tersebut.

"Secara hukum agraria kami punya hak secara sudah 20 tahun tinggal di sini. Kami hanya minta hak-hak kami," kata Lala.

Saat berorasi, warga menuntut Lurah Murtado mundur dari jabatannya.

Kemudian, Lurah Murtado mendatangi warga yang sedang berdemonstrasi.

Saat memberikan penjelasan, terjadi adu debat dengan warga sehingga Murtado terpancing emosi. Adu debat itu ditengahi polisi Pondok Aren.

Setelah itu, polisi menyarankan untuk menggelar forum grup diskusi antara warga dan Lurah Pondok Kacang Timur.

Sementara itu, di tempat terpisah, Lurah Pondok Kacang Timur Murtado menjelaskan persoalan yang muncul di wilayahnya.

Menurut Murtado, aksi warganya tidak berdasar.

 Selain tidak memberitahukan kegiatan menggelar aksi massa di kelurahan, kata Murtado, pengunjuk rasa tidak paham soal penguruhan tanah.

"Mereka ini salah persepsi. Sebetulnya tidak ada penggusuran lapangan, penutupan jalan. Apa yang mereka sampaikan tidak ada sama sekali."

"Terkait pengukuran, ini adalah pengembalian batas. Bahwa, harus jelas batas tanah di mana, dalam rangka juga untuk perpanjangan SHGB. Secara SHGB, sah suratnya," kata Murtado.

Baca juga: Buruh Karawang Bakal Unjuk Rasa Besar-besaran untuk Tuntut Kenaikan Upah 13 Persen

Baca juga: Massa Tuntut Pemerintah Turunkan Harga Kebutuhan Bahan Pokok saat Unjuk Rasa di DPR

Dia menambahkan, masyarakat telah menggelar forum diskusi dengan penggarap, dan sebagian telah mencapai kesepakatan.

Lalu, warga yang tidak sepakat melakukan orasi atas dalih fasilitas umum diduga akan digusur.

"Padahal penggarap tidak bergerak apa-apa. Puskesmas, sekolahan, hingga saat ini tidak pernah dipermasalahkan oleh yang punya tanah."

"Dengan adanya pengukuran ini, pemerintah akan tahu apakah sekolah, puskesmas dan lapangan masuk ke lahan pemilik. Jika masuk, nanti pemerintah akan berdialog dengan pemilik lahan," ucap Murtado.

Atas kasus yang muncul di masyarakat, Murtado mengklaim, pihaknya tidak diam atau cari aman.

Ketika bertemu dengan warga, Murtado mengaku terbawa emosi karena dituding bergeming atas keluhan warga.

"Saya terpancing emosi karena dia (pengunjuk rasa) menyalahkan saya seolah diam, seskan setuju. Padahal itu ada sertifikatnya. Masa kami melawan yang ada suratnya?" katanya.

Harapannya, forum diskusi yang akan digelar dapat menyelesaikan kesalahpahaman di masyarakat.