UU KUHP Bisa Penjarakan Orang yang Mengembangkan Paham Komunisme Marxisme

draf KUHP yang dianggap kontroversi adalah setiap orang yang menyebarkan paham lain bertentangan dengan Pancasila akan dipidana 4 tahun

Editor: Jefri Susetio
istimewa
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru saja disahkan turut mengatur tentang penyelenggara pawai, unjukrasa. Bahkan, tidak lagi bisa belajar paham idiologi politik komunisme marxisme 

TRIBUNTANGERANG.COM - Rapat Paripurna DPR RI sudah mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang.

Meski begitu, tidak sedikit penolakan UU KUHP yang disahkan pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Satu di antara draf yang dianggap kontroversi adalah setiap orang yang menyebarkan paham lain bertentangan dengan Pancasila akan dipidana 4 tahun.

Baca juga: Bunyi Pasal 98 UU KUHP, Disebutkan Pidana Mati Tidak Lagi Pidana Pokok, Tidak Perlu Dilaksanakan

Ketentuan itu termuat dalam pasal 188 KUHP. Dalam Pasal 188 ayat (1) berbunyi: setiap orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Selanjutnya, dalam ayat (2), yakni: dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kemudian, pada ayat (3) berbunyi: dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Selain itu, pada ayat (4) berbunyi: dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Lalu, pada ayat (5), yakni: dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selanjutnya, pada ayat (6), yakni: tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Adapun DPR mengesahkan RKUHP menjadi UU setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir.

"Setuju," jawab peserta sidang.

Baca juga: Media Asing Soroti Larangan Hubungan Intim Luar Nikah di KUHP

Dasco juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly atas perannya dalam pembahasan RKUHP.

"Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menkumham atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan kepada pembahasan RUU tersebut," ujarnya.

Selain itu, Dasco juga berterima kasih kepada Komisi III DPR RI dan masyarakat atas masukan dalam RKUHP itu.

 

Baca Berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KUHP Baru: Sebar Paham Komunis Dapat Dipidana Penjara 4 Tahun

 

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved