Formula E

Penyelidikan Korupsi Formula E Dinilai Menyimpang, KPK Akui Lakukan Inovasi

Bambang Widjojanto menyebut KPK ingin menaikkan status perkara Formula E ke penyidikan tanpa lebih dulu menetapkan tersangkanya.

Penulis: Ign Prayoga | Editor: Ign Prayoga
Tribun Tangerang/Indri Fahra Febrina
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gelaran Formula E, Rabu (7/9/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai ada penyimpangan pada penyelidikan dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.

Bambang Widjojanto menyebut KPK ingin menaikkan status perkara Formula E dari penyelidikan ke penyidikan tanpa lebih dulu menetapkan tersangkanya.

Dia juga menyebut penyelidikan kasus Formula E adalah kegilaan. Alasannya, kasus dugaan korupsi Formula E baru di tahap penyelidikan, tapi semua orang sudah tahu adanya penyelidikan kasus tersebut.

"Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan peningkatan suatu penyidikan tanpa penetapan tersangka dan kita tahu ini kasus Formula E. Kasus Formula E jadi sesuatu yang 'so special' sekali, jadi nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini," kata Bambang Widjojanto dalam tayangan YouTube dikutip Senin (2/1/2023).

Atas pernyataan Bambang Widjojanto (BW) tersebut, KPK memberi penjelasan.

"KPK menyayangkan adanya opini pihak-pihak tertentu yang tidak menggunakan landasan-landasan hukum. Hal ini dikhawatirkan justru bisa menimbulkan pemahaman publik yang salah kaprah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (2/1/2023).

Ali mengatakan, KPK masih melanjutkan penyelidikan kasus Formula E sesuai dengan ketentuan hukum serta tugas dan kewenangannya berdasar undang-undang.

"Sebagai profesionalitas kerja-kerja pemberantasan korupsi, KPK masih terus melakukan berbagai upaya tindak lanjut dari laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Formula E," katanya.

Ali juga mengakui bahwa KPK sedang mengkaji peningkatan penyelidikan ke proses penyidikan tanpa adanya penetapan seorang tersangka. Metode ini sudah dikaji jauh sebelum adanya kasus Formula E.

"Hal ini masih terus dikaji di internal KPK, ini adalah salah satu ide inovatif pada proyek perubahan di pendidikan kepemimpinan, gagasan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses penanganan perkara tertentu di KPK," kata dia.

Sebagai informasi, penanganan kasus di KPK berbeda dibanding kepolisian dan kejaksaan yang bisa menaikan suatu perkara ke tahap penyidikan tanpa diikuti penetapan tersangka.

Sementara KPK selama ini senantiasa mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) sekaligus dengan nama tersangkanya.

Ali menerangkan gagasan untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan tanpa tersangka merupakan pengembangan dari Pasal 44 UU KPK.

"Gagasan kajian terhadap Pasal 44 UU KPK ini dilatarbelakangi banyaknya praperadilan terhadap KPK dan tentu dalam rangka mengikuti perkembangan hukum penanganan perkara oleh KPK," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved