Airlangga Beri Kode Hari Rabu Pon Bakal Ada Keputusan Politik

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menolak berkomentar soal isu politik saat ditemui wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Airlangga hanya memberi pernyataan singkat bahwa terkait urusan politik, akan ada keputusan di hari Rabu.

"Politik, tunggu hari Rabu," kata Airlangga yang hadir di Istana Presiden untuk rapat kabinet. 

Airlangga tidak menjelaskan lebih jauh soal agenda politik apa yang akan terjadi pada hari Rabu.

"Setiap hari Rabu ditungguin," katanya.

Sejauh ini, isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet terus bergulir.

Salah satu musababnya adalah keputusan Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. 

Presiden disebut-sebut akan melakukan reshuffle pada Rabu (1/2/2023), bertepatan dengan Rabu Pon berdasarkan penanggalan Jawa.

Selama berkuasa, Jokowi kerap melakukan reshuffle pada Rabu Pon.

Namun Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tidak mengetahui rencana reshuffle pada Rabu awal Februari besok.

Menurut Anung, Presiden Jokowi akan berangkat ke Bali pada Rabu sore.

Pramono tidak menjawab pasti apakah reshuffle akan dilakukan sebelum Presiden berangkat ke Bali.

Ia kembali mengulang pernyataan bahwa pada Rabu sore, Presiden akan ke Bali.

"Rabu sore pergi ke Bali, sampai Kamis," katanya.

Pramono mengatakan meskipun ia mengetahui informasi mengenai reshuffle, ia tidak bisa membocorkannnya ke publik.

"Walaupun tahu, mohon maaf ya," ujarnya.

Jokowi Punya Pertimbangan

Sementara itu Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pertimbangan sebelum melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Viva menyebut pertimbangan itu terkait kinerja para menteri dan juga mengenai politik.

"Reshuffle itu hak prerogatif presiden, baik pertimbangannya tentang kinerja menteri atau soal politik," kata Viva.

Lebih lanjut, kata Viva, PAN menghormati konstitusi bahwa soal reshuffle itu kewenangan presiden.

Hal itu diatur di pasal 17 UUD RI 1945 bahwa dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu di pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

"Presiden tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detail yang berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak kepada kinerja pemerintahan dan juga karena pertimbangan politik agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa dan negara dengan baik," ujarnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan partai pendukung Jokowi juga belum diberi informasi terkait reshuffle.

"Apakah PPP sudah diajak bicara? Jawabannya saya hari ini Senin pagi, saya ingin sampaikan, itu belum, PPP menyerahkan kepada presiden," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.

"Sampai dengan saat ini presiden kan belum menjelaskan kapan kalaupun reshuffle itu ada akan dilakukan," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, PPP menyerahkan keputusan terkait reshuffle kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi pasti sudah punya pertimbangan sendiri jika memang akan melakukan reshuffle.

"Partai-partai itu percaya semua. Bagaimana pun Presiden Jokowi akan menjaga keseimbangan semuanya," katanya.

PKB Belum Diajak Bicara soal Reshuffle

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengaku belum diajak bicara Presiden Joko Widodo terkait wacana reshuffle kabinet yang ramai beredar di publik belakangan ini.

Ia pun mengaku belum tahu soal urgensi terkait hal tersebut dan kapan hal tersebut akan dilakukan.

Gus Muhaimin menegaskan reshuffle kabinet adalah kewenangan presiden. Oleh sebab itu, pihaknya akan mendukung apapun keputusan presiden.

Ia berharap reshuffle kabinet bisa meningkatkan kinerja pemerintah.

"Ya, reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tetapi meningkatkan kinerja pemerintahan," katanya.

PKB, kata dia, tidak akan mengusulkan siapapun untuk direshuffle. Ia percaya Presiden Joko Widodo lebih mengetahui siapa sosok yang perlu direshuffle atau tidak. Namun demikian, kata dia, PKB akan siap jika diminta menyediakan nama untuk masuk kabinet.

"Oh siap, kita punya banyak nama yang siap," kata Gus Muhaimin.

Nasdem Enggan Berkomentar

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Plate enggan berkomentar banyak terkait pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis pekan lalu.

Plate hanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut berjalan baik untuk pembangunan nasional.

“Pertemuannya bagus, baik, ya untuk kepentingan pembangunan nasional kita yang lebuh lancar di tengah situasi yang penuh tantangan,” kata Plate.

Terkait isi pembicaraan pertemuan tersebut, Plate mengatakan hanya Surya Paloh dan Presiden Jokowi saja yang tahu.

“Kalau itu kan pak Surya dan bapak presiden yang tahu isinya lah. Nanti dari mereka saja.,” tuturnya.

Plate tidak menjawab saat ditanya apakah pertemuan tersebut terkait dengan rencana Presiden Jokowi yang akan melakukan reshuffle kabinet.

Termasuk saat ditanya mengenai nasib NasDem di koalisi pemerintahan. Plate berlalu meninggalkan wartawan dan menuju mobilnya di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com