Jusuf Hamka Datangi Kantor Menko Polhukam, Bicara Soal Utang Rp 800 Miliar, Begini Hasilnya

"Kalau saya tidak terbukti (punya utang), bayar satu dolar saja buat saya," ucap Jusuf Hamka.

Hal tersebut disampaikan karena Jusuf yakin seratus persen perusahannya tidak memiliki utang ke pemerintah.

"Saya nggak tahu kalau pemegang saham atau bekas pemegang saham. Kalau yang sekarang, tidak ada pemegang utang. Yang ngomong asbun (asal bunyi)," ujar pria yang juga akrab disapa sebagai Babah Alun tersebut.

Pernyataan dari Jusuf Hamka ini berawal saat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons tudingan pengusaha Jusuf Hamka terkait utang pemerintah sebesar Rp 179 miliar kepada emiten jalan tol Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) miliknya.

Kemenkeu menyebut bahwa duduk permasalahan cukup kompleks, bahkan menyebut CMNP sendiri masih memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah.

Namun menurut pria yang akrab disapa Babah Alun, CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau dimiliki oleh Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto.

Oleh karenanya, Jusuf menegaskan, CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah berkaitan dengan BLBI.

Baca juga: Tangis Rano Karno di Pemakaman Koh Ahong, Kenang Naik Haji Bersama dan Ucap Terima Kasih

"Enggak ada (utang ke pemerintah), bersih itu CMNP. Kalau Grup Citra yang lain saya enggak tahu," kata Jusuf Hamka kepada wartawan, Senin (12/6/2023).

Dilansir dari Kompas.com, Jusuf Hamka bahkan menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud.

"Kalau Citra Marga punya utang BLBI, saya ganti 100 kali," ujarnya.

Dan untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Jusuf Hamka berharap dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Jusuf Hamka Jawab Tudingan Kemenkeu Punya Utang ke Pemerintah, Tantang Bertemu Menkeu Sri Mulyani dan BREAKING NEWS: Jusuf Hamka Sambangi Kantor Mahfud MD, Tagih Utang Pemerintah Rp800 Miliar?