Politik

GPK Kritisi Panda Nababan yang Sebut Gibran Anak Ingusan: Demokrasi Terbuka untuk Semua

Menurut Toni - sapaan M. Thobahul Aftoni  - pernyataan Panda Nababan tersebut tidak pantas diungkapkan oleh politikus senior seperti beliau.

Editor: Ign Agung Nugroho
Istimewa
Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) M. Thobahul Aftoni. 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) M. Thobahul Aftoni mengkritisi penyataan politikus senior PDIP Panda Nababan yang menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai anak ingusan.

Menurut Toni - sapaan M. Thobahul Aftoni  - pernyataan Panda Nababan tersebut tidak pantas diungkapkan oleh politikus senior seperti beliau.

Itu melanggar hak-hak demokrasi yang dijamin undang-undang," kata Toni dalam keterangan resminya, Senin (3/7/2023).

 

 

Apalagi, lanjut Toni, Mahkamah Konstitusi atau MK berpeluang mengabulkan gugatan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terkait batas usia presiden di bawah 40 tahun.

Toni menilai jika MK mengabulkan gugatan, maka hal tersebut merupakan bentuk kemajuan demokrasi di Indonesia.

Artinya demokrasi di Indonesia mengakomodir kepentingan politik bagi kader-kader atau politikus muda.

"Terlebih demografi pemilih muda mendominasi pada Pemilu 2024 nanti," kata Toni.

Toni mengingatkan bahwa banyak negara lain yang sudah dipimpin tokoh di bawah usia 40 tahun.

Misalnya Presiden Chile Gabriel Boric (35), Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin (34).

Sebelumnya, politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan buka suara soal kabar Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang sebagai salah satu bakal wakil calon presiden di Pilpres 2024.

Menurut Panda, Gibran butuh belajar dan butuh melewati proses seperti Joko Widodo (Jokowi).

Ia juga tak ingin kepemimpinan di Indonesia menjadi dinasti politik.

"Itu sebenarnya saya menanggapinya dan kemudian dalam hal ini Gibran sendiri banyak yang harus perlu dia pelajari," kata Panda.

Panda menilai Gibran harus lebih banyak berproses dan belajar.

Ia memberi contoh saat Gibran dimintai pendapat mengenai arah Jokowi setelah presiden.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

Jadilah Parlemen, Bukan Parlente

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved